Jakarta, CNBC Indonesia – Kabar baik akhirnya datang dari salah satu lembaga pemeringkat global. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek, serta mempertahankan Outlook Indonesia di level stabil.
Keputusan ini menjadi angin segar untuk Tanah Air, setelah sejak awal tahun, Indonesia cukup sering dihantui kabar kurang baik dari lembaga pemeringkat global. Dimulai oleh penurunan outlook Indonesia oleh dua lembaga pemeringkat global yakni Moody’s dan Fitch.
“Kami menegaskan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek. Outlook peringkat jangka panjang tetap stabil,” tulis S&P dalam laporannya.
Karena itu, keputusan S&P mempertahankan rating sekaligus outlook Indonesia menjadi sinyal positif.
Di tengah tekanan rupiah, kenaikan harga minyak, perang di Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, serta beban pembayaran utang pemerintah yang masih tinggi, Indonesia tetap dinilai layak berada di level investment grade.
Dalam rilisnya, S&P menyatakan outlook stabil mencerminkan ekspektasi bahwa penerimaan pemerintah akan terus pulih tahun ini, penerimaan ekspor membaik seiring kenaikan harga komoditas, serta batas defisit fiskal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap menjadi jangkar penting kebijakan pemerintah.
Dengan keputusan terbaru ini, S&P seolah memberi pesan bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia memang ada, tetapi belum cukup untuk menggoyahkan peringkat kredit RI.
Catatan Penting S&P Global
S&P Global Ratings memberi sejumlah catatan penting di balik keputusan mempertahankan rating Indonesia. S&P menjabarkan sejumlah pandangan positif terhadap prospek Indonesia dalam jangka panjang. Beberapa faktor yang menjadi penopang utama adalah pertumbuhan ekonomi yang masih solid dan penerimaan pemerintah yang mulai pulih.
1. Ekonomi Indonesia Masih Tumbuh Kuat
S&P menilai ekonomi Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang kuat. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% secara tahunan pada kuartal I-2026, terutama ditopang belanja liburan dan pencairan belanja fiskal yang lebih besar.
Untuk tahun ini, S&P memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1%. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan rata-rata 4,9% per tahun pada periode 2026-2029.
Meski tekanan eksternal masih tinggi dan suku bunga domestik lebih mahal, ekonomi Indonesia masih diperkirakan mampu tumbuh di sekitar 5% dalam beberapa tahun ke depan.
2. Penerimaan Pemerintah Diperkirakan Terus Pulih
S&P juga melihat penerimaan pemerintah mulai membaik. Penerimaan negara disebut naik 21% pada enam bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pemulihan ini didorong oleh meredanya sejumlah faktor teknis yang sempat mengganggu penerimaan pada 2025, termasuk pelaksanaan sistem administrasi pajak inti dan tingginya restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN sektor ekspor.
Penerimaan negara bukan pajak, terutama royalti dan pungutan dari sektor sumber daya alam, juga ikut pulih seiring kenaikan harga komoditas.
3. Hilirisasi, Danantara, dan DSI Bisa Menjadi Penopang Penerimaan
S&P menilai kebijakan hilirisasi dan upaya pemerintah memperkuat kendali atas sektor mineral serta sumber daya alam berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan ekspor.
S&P juga menyoroti peran Danantara yang dinilai mulai mengubah sektor BUMN melalui konsolidasi dan pemangkasan lini bisnis non-inti.
Selain itu, PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI dinilai berpotensi mengubah sektor ekspor komoditas. Pemerintah disebut ingin meningkatkan penerimaan dan ekspor dengan menekan praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.
Namun, dalam rilis tersebut ada sejumlah catatan besar yang tetap perlu diperhatikan.
4. Defisit Fiskal Masih Dijaga di Bawah 3% PDB
S&P memperkirakan defisit fiskal Indonesia tetap berada di bawah 3% PDB tahun ini, sesuai batas aturan yang berlaku.
Komitmen menjaga defisit di bawah 3% PDB menjadi salah satu jangkar penting dalam penilaian S&P. Rekam jejak disiplin fiskal Indonesia lintas pemerintahan juga menjadi faktor yang menopang profil kredit Indonesia.
5. Institusi Politik dan Kebijakan Dinilai Stabil
Selain itu, S&P masih menilai institusi politik dan kebijakan Indonesia secara umum stabil. Pembuat kebijakan juga dinilai tetap memprioritaskan stabilitas ekonomi dan keuangan.
Bank Indonesia juga dinilai masih memiliki independensi operasional yang sejalan dengan negara-negara kawasan. Kenaikan suku bunga yang agresif pada Juni 2026 untuk meredam tekanan rupiah menjadi salah satu sinyal bahwa BI tetap merespons risiko stabilitas dengan berbagai instrumen kebijakan.
Meski demikian, S&P Global turut memberikan catatan penting yang masih perlu diperhatikan:
1. Ekonomi Riil Masih Tumbuh, Tetapi Pasar Keuangan Tertekan
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,6% secara tahunan pada kuartal I-2026, terutama ditopang belanja liburan dan pencairan belanja fiskal yang lebih besar. Namun, pasar keuangan bergerak sebaliknya. S&P mencatat indeks saham acuan Indonesia kehilangan lebih dari 30% kapitalisasi pasar pada paruh pertama 2026. Rupiah juga melemah sekitar 7% terhadap dolar AS pada periode yang sama.
2. Perang Timur Tengah dan Selat Hormuz Menjadi Risiko
S&P menilai dampak tarif Amerika Serikat (AS) mulai berkurang. Namun, perang Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz membawa kerentanan yang baru, termasuk Indonesia. Risiko ini penting karena Indonesia masih menjadi negara dengan net importir minyak mentah dan BBM olahan.
Oleh karenanya, setiap kenaikan harga minyak global bisa menekan biaya impor energi dan memperberat neraca perdagangan.
Indonesia memang masih menjadi eksportir LNG dan beberapa komoditas lain, seperti batu bara, CPO, nikel, bauksit, dan tembaga.
Namun, menurut S&P, kenaikan harga komoditas tersebut belum mampu mengimbangi lonjakan harga minyak global. Akibatnya, neraca dagang Indonesia memburuk sejak Maret. Harga bahan bakar dan pakan juga mulai memengaruhi banyak bagian ekonomi.
4. Risiko Eksekusi Kebijakan Tetap Perlu Diwaspadai
S&P Global memberi catatan bahwa perubahan kebijakan yang cepat di sektor sumber daya bisa menekan sentimen investor jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa kebijakan yang ikut disorot antara lain kuota produksi, kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor, tata kelola izin tambang, dan royalti.
Namun, S&P tidak menjadikan risiko ini sebagai skenario dasar. Lembaga pemeringkat dunia ini menilai pemerintah masih menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan kebijakan setelah menerima masukan dari pelaku industri.
5. Beban Pembayaran Utang Masih Tinggi
Meski defisit fiskal masih terkendali, S&P menilai tekanan pembayaran utang pemerintah tetap tinggi. Rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan pemerintah diperkirakan masih berada di atas 15% pada 2026-2027. Rasio ini baru diperkirakan turun lagi ke bawah 15% saat suku bunga menurun dan penerimaan negara membaik.
Kenaikan yield obligasi pemerintah dan pelemahan rupiah juga membuat beban bunga tetap tinggi pada tahun ini.
6. Metrik Eksternal Indonesia Memburuk
S&P menilai metrik eksternal Indonesia memburuk akibat kenaikan biaya impor yang cepat dan tekanan terhadap rupiah.
Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi 2,1% PDB pada 2026, terutama setelah neraca perdagangan barang berbalik defisit pada Mei.
Kebutuhan pembiayaan eksternal bruto juga diproyeksikan naik menjadi 98,9% dari gabungan penerimaan transaksi berjalan dan cadangan devisa yang dapat digunakan, dari 92,9% pada 2025.
Skenario Rating RI Ke Depan
S&P Global Ratings juga memberikan beberapa skenario terkait arah peringkat kredit Indonesia ke depan. Skenario tersebut mencakup peluang kenaikan rating dan risiko penurunan rating.
1. Rating RI Bisa Turun Jika:
- Utang pemerintah naik lebih dari 3% PDB per tahun secara konsisten.
- Pembayaran bunga pemerintah bertahan di atas 15% dari penerimaan secara berkelanjutan.
- Penerimaan ekspor melemah secara struktural.
2. Rating RI Bisa Naik Jika:
- Metrik fiskal dan eksternal Indonesia membaik secara struktural.
- Defisit fiskal turun mendekati 1% dari PDB secara berkelanjutan.
- Penerimaan pemerintah meningkat secara signifikan.
- Biaya pembiayaan pemerintah mulai menurun.
- Nilai tukar rupiah bergerak lebih stabil.
- Utang eksternal neto turun hingga di bawah 50% dari penerimaan transaksi berjalan.
Kabar Baik Setelah Outlook RI Diturunkan Dua Lembaga Pemeringkat Lain
Keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB/A-2 dengan outlook stable menjadi kabar yang sangat positif untuk Indonesia.
Pasalnya, sejak awal 2026, sentimen terhadap peringkat kredit Indonesia sempat dibayangi kabar kurang nyaman dari dua lembaga pemeringkat global lain, yakni Moody’s dan Fitch Ratings.
Moody’s lebih dulu menurunkan outlook Indonesia dari stable menjadi negative pada 5 Februari 2026. Meski rating Indonesia tetap dipertahankan di level Baa2, perubahan outlook tersebut tetap menjadi sinyal kewaspadaan terhadap arah kebijakan dan kondisi fiskal Indonesia.
Penurunan outlook oleh Moody’s sempat menambah kekhawatiran pasar karena terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap rupiah, kebutuhan pembiayaan pemerintah, dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi.
Tak berselang lama, Fitch Ratings juga menurunkan outlook Indonesia dari stable menjadi negative pada 4 Maret 2026, meski tetap mempertahankan rating Indonesia di level BBB.
Langkah Fitch membuat tekanan terhadap persepsi kredit Indonesia semakin besar. Dua lembaga pemeringkat global sudah lebih dulu memberi sinyal kehati-hatian terhadap prospek kredit Indonesia, meski rating masih berada di level investment grade.
Karena itu, keputusan S&P untuk tetap mempertahankan outlook Indonesia di level stable menjadi sinyal penting. Di tengah tekanan rupiah, kenaikan harga minyak, perang Timur Tengah, penutupan Selat Hormuz, serta beban bunga utang yang masih tinggi, S&P masih melihat profil kredit Indonesia cukup kuat.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
Add
as a preferred
source on Google
Leave a comment