Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Dalam sebuah organisasi, merangkap pekerjaan bukanlah sesuatu yang asing. Keterbatasan sumber daya manusia, struktur organisasi yang ramping, atau pertimbangan efisiensi sering membuat seseorang harus menjalankan lebih dari satu peran. Sepanjang pekerjaan dapat dituntaskan dengan baik, perangkapan tugas bahkan kerap dipandang sebagai bentuk efektivitas organisasi.
Namun, persoalannya menjadi berbeda ketika dua peran yang dirangkap sama-sama memiliki kewenangan strategis dan justru diperlukan untuk menciptakan mekanisme saling uji.
Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), persoalan tersebut menemukan relevansinya dalam hubungan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 membawa perubahan penting terhadap desain hubungan kedua pejabat tersebut.
Peraturan yang ditetapkan pada 12 Juni 2026 serta diundangkan dan mulai berlaku pada 22 Juni 2026 ini merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Salah satu perubahan yang menarik perhatian adalah penegasan bahwa jabatan PPK tidak dapat dirangkap oleh KPA maupun Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menempatkan ketentuan tersebut sebagai salah satu pokok perubahan PMK 41 Tahun 2026 yang perlu mendapat perhatian satuan kerja.
Sekilas, perubahan tersebut dapat dibaca hanya sebagai soal siapa yang boleh dan tidak boleh menduduki suatu jabatan. Namun, jika dicermati lebih jauh, terdapat pesan tata kelola yang lebih mendasar di baliknya yaitu pengelolaan uang negara memerlukan pembagian kewenangan yang memungkinkan hadirnya mekanisme saling uji (check and balance).
Dari Perangkapan Menuju Pemisahan
Perangkapan KPA dan PPK bukanlah fenomena yang sepenuhnya asing dalam pelaksanaan anggaran. Dalam pengaturan sebelumnya, terdapat ruang yang memungkinkan terjadinya perangkapan. PMK Nomor 190/PMK.05/2012, misalnya, pernah memberikan ruang bagi KPA untuk merangkap PPK atau PPSPM ketika terdapat keterbatasan jumlah pejabat atau pegawai yang memenuhi kualifikasi.
Sementara itu, Pasal 187 ayat (4) PMK Nomor 62 Tahun 2023 pada pokoknya mengatur bahwa PPK dan PPSPM tidak dapat saling merangkap. PMK 41 Tahun 2026 membawa konstruksi yang berbeda. Ketentuan baru menegaskan bahwa jabatan PPK tidak dapat dirangkap oleh KPA maupun PPSPM. Penegasan yang sama kemudian disampaikan kepada satuan kerja oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam tindak lanjut implementasinya. Perubahan ini layak dibaca lebih jauh.
Pertanyaannya bukan hanya “apa yang berubah?”, tetapi juga “mengapa pemisahan tersebut menjadi penting?” Jawabannya mulai terlihat ketika KPA dan PPK tidak dipandang semata-mata sebagai jabatan administratif, tetapi sebagai dua bagian dalam arsitektur pengendalian pelaksanaan anggaran.
Bukan Mempersoalkan Orang, tetapi Memperkuat Sistem. KPA dan PPK memiliki posisi penting dalam rantai pelaksanaan anggaran. KPA pada dasarnya merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
Definisi tersebut secara eksplisit termuat dalam PMK 41 Tahun 2026. Sementara itu, fungsi PPK berkaitan erat dengan keputusan dan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Karakter kewenangan tersebut memberikan konteks mengapa pemisahan menjadi relevan. Ketika kewenangan penggunaan anggaran dan kewenangan yang terkait dengan pembentukan komitmen berada pada orang yang sama, terdapat konsentrasi fungsi pada satu titik.
Persoalannya bukan berarti pejabat yang bersangkutan tidak berintegritas atau tidak mampu melaksanakan kedua fungsi tersebut secara profesional. Persoalannya terletak pada desain pengendaliannya. Di sinilah kita perlu membedakan antara kepercayaan kepada orang dan keandalan sebuah sistem.
Seorang pejabat dapat memiliki integritas yang sangat tinggi. Namun, tata kelola yang baik semestinya tidak semata-mata dibangun di atas asumsi bahwa setiap orang yang menjalankan sistem akan selalu mengambil keputusan dengan benar.
Sistem justru perlu dirancang agar memiliki pembagian kewenangan, proses pengujian, serta jalur pertanggungjawaban yang jelas. Dengan perspektif tersebut, pemisahan KPA dan PPK sebaiknya tidak dibaca sebagai ekspresi ketidakpercayaan terhadap pejabat. Sebaliknya, pemisahan dapat dimaknai sebagai upaya membuat sistem tetap andal, terlepas dari siapa pun yang sedang menduduki jabatan di dalamnya.
Membangun Mekanisme Saling Uji
Salah satu prinsip penting dalam tata kelola adalah menghindari terkonsentrasinya tahapan-tahapan keputusan penting pada satu pihak. Dalam pengendalian internal, Gagasan ini berkaitan erat atau saling berhubungan dengan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab, yaitu pemisahan fungsi-fungsi yang berpotensi menimbulkan risiko apabila seluruhnya dikuasai oleh satu pihak.
Pemisahan fungsi bukan dimaksudkan untuk memperpanjang birokrasi tanpa tujuan. Justru, pemisahan menyediakan ruang agar suatu keputusan dapat dilihat, diuji, dan dipertanggungjawabkan melalui fungsi yang berbeda.
Dalam konteks inilah ketentuan bahwa PPK tidak dapat dirangkap oleh KPA maupun PPSPM menemukan makna pentingnya. Pemisahan memungkinkan setiap pejabat bekerja sesuai domain kewenangannya. Satu fungsi tidak sepenuhnya menyatu dengan fungsi lain yang seharusnya dapat menjadi titik pengendalian.
Dengan demikian, keputusan tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi bergerak melalui sebuah rantai akuntabilitas. Di sinilah barangkali spirit penting dari perubahan tersebut, memisahkan bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk memungkinkan saling menguji.
Tantangan di Balik Pemisahan
Meski memiliki argumentasi tata kelola yang kuat, penerapan pemisahan KPA dan PPK bukan tanpa tantangan. Setiap satuan kerja memiliki karakteristik berbeda. Satker dengan organisasi besar mungkin memiliki cukup banyak pegawai yang dapat dipersiapkan untuk menjalankan fungsi pengelolaan keuangan.
Kondisinya tentu dapat berbeda pada satker dengan keterbatasan jumlah maupun kompetensi sumber daya manusia. Karena itu, perubahan dalam PMK 41 Tahun 2026 perlu dibaca bukan saja sebagai penataan jabatan, tetapi juga sebagai dorongan untuk memperkuat manajemen sumber daya manusia pengelola APBN.
Setidaknya terdapat tiga tantangan yang patut mendapat perhatian. Pertama, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, Pemisahan fungsi membutuhkan orang yang mampu melaksanakan masing-masing tanggung jawab secara memadai.
Persoalannya bukan sekadar apakah terdapat pegawai lain yang dapat ditunjuk menjadi PPK, tetapi apakah pegawai tersebut memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi untuk menjalankan kewenangan yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, kebutuhan memisahkan fungsi juga harus dibaca sebagai kebutuhan menyiapkan regenerasi dan kaderisasi pengelola keuangan.
Satker tidak semestinya memiliki hanya satu atau dua orang yang memahami keseluruhan proses pelaksanaan anggaran. Pengetahuan dan kompetensi perlu disebarkan agar organisasi tidak terlalu bergantung pada figur tertentu. Kedua, jangan sampai pemisahan hanya bersifat formal.
Inilah tantangan yang mungkin lebih sulit. Esensi perubahan akan berkurang apabila KPA dan PPK secara administratif telah dijabat oleh dua orang berbeda, tetapi dalam praktik seluruh keputusan tetap dikendalikan oleh satu pihak. Dalam keadaan seperti itu, segregation of duties hanya terjadi di atas kertas.
Karena itu, pemisahan pejabat perlu diikuti kejelasan kewenangan, kompetensi yang memadai, serta keberanian profesional setiap pejabat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai porsinya. Pemisahan jabatan harus melahirkan pemisahan fungsi yang nyata.
Ketiga, pemisahan fungsi tidak berarti memisahkan tujuan. KPA dan PPK memang mempunyai kewenangan berbeda, tetapi keduanya tetap menjadi bagian dari sistem yang sama yaitu mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel, dimana spirit ini yang juga menjadi pertimbangan dalam penerbitan PMK 41 Tahun 2026.
Karena itu, pemisahan harus berjalan beriringan dengan koordinasi. Justru pada titik inilah tantangan implementasinya menjadi menarik. Satuan kerja membutuhkan independensi dalam menjalankan fungsi, tetapi pada saat yang sama juga membutuhkan kolaborasi untuk mencapai tujuan.
Independensi tanpa koordinasi dapat menciptakan sekat. Sebaliknya, koordinasi tanpa batas kewenangan yang jelas dapat mengaburkan tanggung jawab. Keduanya perlu dijaga dalam sebuah titik keseimbangan. Dari Kepatuhan Menuju Budaya Pengendalian Peraturan relatif mudah mengubah struktur formal.
Namun, mengubah budaya kerja sering membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan implementasi pemisahan KPA dan PPK seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan “Apakah KPA dan PPK sudah dijabat oleh orang yang berbeda?” Pertanyaan yang lebih substantif adalah “Apakah pemisahan tersebut telah menciptakan mekanisme saling uji yang lebih baik?”
Jika jawabannya belum, masih terdapat pekerjaan rumah. Satuan kerja perlu bergerak dari budaya yang terlalu bergantung pada figur menuju budaya yang bertumpu pada sistem. Argumentasi seperti “selama ini juga tidak pernah ada masalah” tidak semestinya menjadi alasan untuk mempertahankan pola kerja yang menyimpan risiko.
Sebab, ketiadaan masalah pada masa lalu tidak selalu membuktikan bahwa risiko tidak pernah ada. Pengendalian justru dibangun sebelum masalah terjadi, bukan setelah masalah ditemukan. Dari perspektif inilah PMK 41 Tahun 2026 dapat ditempatkan dalam bingkai yang lebih luas.
Regulasi tersebut tidak sekadar mengubah konfigurasi pejabat dalam pelaksanaan anggaran. Ia dapat menjadi momentum bagi satuan kerja untuk melihat kembali bagaimana kewenangan didistribusikan, keputusan diuji, dan pertanggungjawaban dibangun.
Dua Pejabat, Satu Tujuan
Pada akhirnya, pemisahan KPA dan PPK bukan sekadar perkara menambah orang dalam rantai pelaksanaan anggaran. Substansinya adalah memastikan kewenangan yang strategis tidak terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga mengurangi efektivitas pengendalian.
Namun, kita juga tidak boleh terjebak pada anggapan bahwa semakin banyak pihak yang terlibat, semakin baik pula pengendalian. Pemisahan tanpa kompetensi akan menghasilkan fragmentasi. Pemisahan tanpa koordinasi dapat menghasilkan keterlambatan.
Pemisahan yang hanya formal tidak akan menghasilkan mekanisme saling uji yang sesungguhnya. Karena itu, implementasi PMK 41 Tahun 2026 setidaknya membutuhkan tiga hal berjalan beriringan yakni pemisahan kewenangan, kecukupan kompetensi, dan koordinasi yang efektif.
Pada titik itulah perubahan mengenai perangkapan KPA dan PPK menemukan makna substantifnya. Pengelolaan uang negara bukan hanya persoalan bagaimana anggaran dapat direalisasikan sesuai rencana. Di dalamnya terdapat kewajiban yang lebih mendasar antara lain memastikan setiap kewenangan memiliki batas, setiap keputusan dapat diuji, dan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam organisasi modern, kita memang membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Tetapi tata kelola keuangan negara tidak boleh hanya menggantungkan keandalannya pada integritas personal. Ia membutuhkan sistem yang membuat integritas tersebut bekerja di dalam struktur kewenangan yang sehat.
Itulah sebabnya pemisahan KPA dan PPK layak dimaknai lebih dari sekadar larangan merangkap jabatan. Ia membawa sebuah pesan sederhana, tetapi fundamental dalam pengelolaan APBN. Kuasa perlu memiliki batas. Komitmen perlu memiliki pengendalian. Dan di antara keduanya, harus tersedia ruang untuk saling menguji. Sebab, dalam mengelola setiap rupiah uang negara, orang yang baik tetap membutuhkan sistem yang baik.
(miq/miq)
Leave a comment