Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tengah mengejar target zero over dimension over loading (ODOL) pada awal 2027. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena kendaraan kelebihan muatan masih banyak terdeteksi di jalan tol, sementara tindak lanjut penegakan hukumnya dinilai belum optimal.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki instrumen untuk mendeteksi kendaraan overload. Salah satunya melalui Weigh In Motion (WIM) yang telah dipasang di sejumlah ruas jalan tol dan sebagian telah terintegrasi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
“Dari data tersebut dapat kami simpulkan bahwa sistem deteksinya sudah tersedia, instrumennya sudah tersedia, dan sudah terintegrasi. Namun mungkin tindak lanjut ke depan adalah dari temuan tersebut, penegakan hukumnya ini perlu masih perlu langkah-langkah perkuatan secara konsisten,” kata Ni Komang dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (29/9/26).
Berdasarkan data Januari-Agustus 2026, WIM mendeteksi rata-rata 3.657 kendaraan overload per hari di ruas Jasa Marga Group. Angka tersebut mencapai 17,73% dari total 20.627 kendaraan non-golongan I yang melintas setiap hari.
Di ruas Hutama Karya Group, rata-rata 2.041 kendaraan per hari terdeteksi overload dari 7.823 kendaraan non-golongan I yang melintas. Dengan demikian, tingkat kendaraan overload mencapai 26,09%.
Masalah tidak berhenti pada tingginya jumlah kendaraan yang terdeteksi. Data penindakan melalui ETLE juga menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah pelanggaran yang terdeteksi dengan tilang yang terkirim, pelanggar yang terkonfirmasi, hingga pembayaran kewajiban tilang.
Pada Jasa Marga Group, sebanyak 431.192 kendaraan pelanggar terdeteksi sepanjang Januari-Agustus 2026. Namun, tilang yang terkirim hanya 16.026, dengan 2.525 pelanggar terkonfirmasi dan baru 252 yang menyelesaikan pembayaran.
Sementara di Hutama Karya Group, sebanyak 287.186 kendaraan pelanggar terdeteksi. Tilang yang terkirim hanya 1.874, sebanyak 422 pelanggar terkonfirmasi, dan hanya dua pelanggar yang telah menyelesaikan kewajiban pembayaran.
Untuk memperkuat pengendalian ODOL, BPJT telah menginstruksikan BUJT melakukan pendataan digital kendaraan angkutan barang berbasis data WIM. Pemerintah juga meningkatkan sinergi dengan Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk pengawasan serta penindakan.
Saat ini terdapat 47 unit WIM yang telah terpasang, yakni 38 titik sebelum gerbang tol dan sembilan titik di jalur utama. Pemerintah masih berencana menambah 16 titik WIM hingga 2030.
“Namun dalam konteks mendukung pengendalian ODOL dan juga kebijakan zero ODOL di awal 2027, tentunya ini kami akan diskusikan kembali untuk bagaimana percepatan untuk memasang instrumen dukungan terhadap pengendalian ODOL ini,” ujarnya.
Tambahan WIM tersebut direncanakan mencakup lima titik di Trans Sumatera, lima titik Trans Jawa, tiga titik non-Trans Jawa, serta tiga titik di Jabodetabek. Pemerintah menargetkan pemasangan dilakukan bertahap mulai akhir September 2026 hingga 2030.
(haa/haa)
Leave a comment