The Fed Galak, Bunga Utang Mencekik: BI-Pemerintah Siapkan Jurus Baru

Dari pasar saham AS, bursa Wall Street berakhir beragam pada Kamis atau Jumat dini hari waktu Indonesia.

Saham jatuh karena imbal hasil (yield) obligasi Treasury AS yang berada di level tertinggi dalam beberapa dekade terus menekan saham-saham siklikal.

Indeks Dow Jones turun 161,61 poin atau 0,31% ke level 51.349,98. Dow Jones turun tiga hari beruntun. Indeks S&P 500 melemah tipis 0,02% menjadi 7.704,13. Sementara itu, Nasdaq Composite naik tipis 0,01% ke 26.939,37.

Saham-saham sempat memangkas pelemahannya setelah ada laporan jika negosiator Amerika Serikat (AS) dan Iran di New York tengah mempertimbangkan kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik di Timur Tengah secara bertahap.

Dalam kesepakatan tersebut, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz, sementara AS mencabut blokade ekonominya terhadap Teheran.

Namun, harga minyak dan yield obligasi tetap berada di level tinggi. Harga minyak mentah Brent, yang menjadi patokan internasional, naik lebih dari 3% dan ditutup di atas US$106 per barel. Sementara itu, minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) melonjak 2,7% menjadi US$94,61 per barel.

Yield obligasi Treasury AS tenor 30 tahun menyentuh level tertinggi 5,501%, yang merupakan level tertinggi sejak Juni 2004.

Sementara itu, yield Treasury tenor 10 tahun yang menjadi acuan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) melonjak ke 5,223%, level yang belum pernah dicapai sejak Juni 2007. Yield Treasury tenor 2 tahun juga naik menjadi 4,941%.

Seiring lonjakan yield, ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh bank sentral AS The Fed juga meningkat.

Proyeksi kini melihat hampir 71% bahwa The Fed kembali menaikkan suku bunga acuannya pada Oktober. Angka tersebut naik dari sekitar 55% sepekan sebelumnya.

Yield obligasi yang lebih tinggi cenderung menekan kondisi keuangan konsumen karena biaya pinjaman meningkat, di tengah masyarakat yang juga harus membayar biaya bahan bakar lebih mahal.

Namun, data pada Rabu (23/9/2026) dari indeks purchasing managers’ index (PMI) manufaktur dan jasa S&P Global menunjukkan bahwa aktivitas bisnis di AS masih terus tumbuh kuat.

“Perekonomian terus menunjukkan ketahanan yang luar biasa, tetapi kekuatan tersebut membuat kekhawatiran inflasi tetap hidup dan mendorong suku bunga lebih tinggi,” kata Jason Stephens, pendiri Evertern Wealth, kepada CNBC International.

“Pasar obligasi mungkin menjadi pasar yang paling penting untuk diperhatikan saat ini,” lanjutnya.

Menurut Stephens, persoalan yang lebih besar bukan lagi apakah The Fed akan kembali menaikkan suku bunga tetapi berapa lama suku bunga akan tetap tinggi. Ini akan berdampak pada yield Treasury 10 tahun di atas 5% terhadap sektor perumahan, pinjaman korporasi, pasar swasta, serta valuasi saham.

Ia juga menyebut sektor energi sebagai salah satu faktor yang paling menentukan.

Menurutnya, setiap kenaikan harga minyak secara cepat akibat perkembangan konflik di Timur Tengah akan langsung memengaruhi pembahasan mengenai inflasi dan suku bunga.“Investor mengkhawatirkan suku bunga karena data ekonomi kuat, bukan karena perekonomian sedang runtuh,” ujar Stephens.

Memasuki perdagangan terakhir pekan ini, pelaku pasar dalam negeri masih akan dihadapkan pada berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. 

Dari dalam negeri, perhatian tertuju pada pertumbuhan uang beredar, langkah Bank Indonesia menjaga rupiah, serta hasil pembahasan kondisi ekonomi dan postur APBN 2027. Sementara itu, pergerakan dolar AS, yield US Treasury, harga minyak, dan konflik Timur Tengah masih menjadi perhatian dari luar negeri.

Lonjakan imbal hasil serta sikap hawkish The Fed juga menjadi sorotan.

1. Perkembangan Perang: AS-Iran Bahas Kesepakatan Bertahap, Selat Hormuz Jadi Kunci

Amerika Serikat (AS) dan Iran tengah menjajaki kesepakatan bertahap untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir tujuh bulan, menurut sejumlah sumber yang mengetahui perundingan di New York.

Dalam proposal tersebut, Iran akan membuka kembali Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak dunia, sementara AS akan mencabut blokade ekonomi terhadap Iran. Tehran juga berpotensi mendapatkan akses terhadap aset-asetnya yang dibekukan.

Namun, perundingan masih menghadapi hambatan karena kedua pihak enggan lebih dulu kehilangan kartu tawar.

Iran disebut bersedia menunda tuntutan pembayaran biaya transit di Selat Hormuz, tetapi tetap ingin mempertahankan kendali administratif atas jalur tersebut. Negara-negara Teluk menolak gagasan Iran mengendalikan selat.

Gedung Putih mengatakan Trump tetap terbuka untuk berunding jika kondisi memungkinkan, tetapi menilai posisi AS saat ini kuat.

Sementara itu, pemilu paruh waktu AS pada 3 November menjadi salah satu faktor penting dalam diplomasi. Kesepakatan sebelum pemilu dinilai berpotensi meredakan ketegangan di Teluk dan menekan harga minyak serta bensin AS.

Namun, hingga kini belum ada kesepakatan final, dan kedua pihak masih mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik kembali meningkat.

2. The Fed Kian Hawkish, Sinyal Naik Suku Bunga Lagi

Dua pejabat Federal Reserve (The Fed) mengisyaratkan suku bunga AS masih perlu dinaikkan untuk menekan inflasi yang dinilai terlalu tinggi.

Presiden Philadelphia Fed Anna Paulson menyebut inflasi masih “membandel” dan membuka peluang pengetatan lanjutan. Sementara Presiden New York Fed John Williams menilai kenaikan suku bunga lagi pada akhir 2026 merupakan langkah yang masuk akal.

Sebelumnya, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin ke 3,75%-4,00%. Inflasi PCE AS tercatat 3,7% pada Juli, masih jauh di atas target The Fed sebesar 2%.

Pejabat The Fed menilai ekonomi dan pasar tenaga kerja AS masih cukup kuat, sehingga fokus kebijakan kini lebih diarahkan untuk menjinakkan inflasi.

Makin hawkishnya The Fed ini bisa memicu outflow dari Emerging Markets sehingga menekan rupiah, SBN hingga saham.

3. Yield Treasury AS Tembus Level Tertinggi 20 Tahun, Pasar Mulai Cemas

Yield obligasi Treasury AS tenor panjang melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari 22 tahun pada Kamis (24/9/2026), memperpanjang aksi jual obligasi global.

Yield Treasury 30 tahun menembus 5,48%, tertinggi sejak 2004, sementara yield tenor 10 tahun mencapai 5,20%.

Lonjakan yield dipicu kekhawatiran harga energi tinggi, ekonomi AS yang tetap kuat, inflasi yang membandel, serta meningkatnya belanja pemerintah akan membuat inflasi bertahan lebih lama.

Investor kini mulai melihat 6% pada yield Treasury 10 tahun sebagai level yang berpotensi menekan pasar keuangan dan perusahaan AS.

Kenaikan yield juga membuat biaya pinjaman masyarakat semakin mahal. Suku bunga KPR 30 tahun AS kini sekitar 7%, atau 1 poin persentase lebih tinggi dibanding sebelum perang Iran.

Tekanan juga terjadi di pasar obligasi global. Yield obligasi pemerintah Jepang tenor 10 tahun mencapai level tertinggi sejak 1996, sementara yield Bund Jerman 10 tahun sempat menembus 3,6%, tertinggi dalam 17 tahun.

Presiden New York Fed John Williams mengatakan ekonomi AS masih menunjukkan “ketahanan luar biasa”, sehingga tekanan terhadap yield Treasury berpotensi berlanjut.

4. Uang Beredar Tembus Rp10.448,1 Triliun

Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) kembali tumbuh pada Agustus 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi M2 mencapai Rp10.448,1 triliun.

Jumlah tersebut tumbuh 8,2% secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan Juli 2026 sebesar 8,3%.

Pertumbuhan M2 pada Agustus ditopang oleh uang beredar dalam arti sempit atau M1 yang meningkat 9% secara tahunan. Sementara itu, uang kuasi tumbuh sebesar 6,5%.

BI menyebut perkembangan M2 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit yang semakin kuat. Kredit tumbuh 13,3% secara tahunan pada Agustus, meningkat dibandingkan pertumbuhan Juli sebesar 13%.

“Perkembangan M2 pada Agustus 2026 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit,” kata Kepala Departemen Komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (24/9/2026).

5. BI Buka Suara Setelah Dolar AS Tembus Rp17.900

Bank Indonesia buka suara setelah nilai tukar rupiah kembali tertekan pada perdagangan Kamis (24/9/2026). Rupiah sempat membawa dolar Amerika Serikat (AS) menyentuh Rp17.900 sebelum ditutup di posisi Rp17.885/US$.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan tekanan terhadap rupiah datang dari luar dan dalam negeri. Dari sisi global, pasar memperkirakan kebijakan moneter AS masih akan diperketat di tengah kekhawatiran terhadap inflasi dan prospek fiskal negara tersebut.

“Pelemahan rupiah dipengaruhi ekspektasi pengetatan kebijakan moneter AS di tengah kekhawatiran inflasi global dan outlook fiskal. Kondisi tersebut mendorong yield US Treasury 10 tahun naik hingga 5,11%, tertinggi sejak 2007,” ujar Erwin dalam keterangan resmi, Kamis (24/9/2026).

Tekanan juga datang dari ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Kekhawatiran terhadap pasokan energi kembali meningkat dan mendorong harga minyak Brent menembus US$100 per barel.

Dari dalam negeri, pelemahan rupiah dipengaruhi peningkatan kebutuhan valuta asing oleh importir menjelang akhir kuartal III-2026. Arus keluar dana dari portofolio aset negara berkembang turut menambah tekanan.

“Bank Indonesia terus hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai fundamental dan memastikan mekanisme pasar berjalan baik,” kata Erwin.

Stabilisasi dilakukan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga meningkatkan insentif transaksi swap dan DNDF untuk kebutuhan lindung nilai serta memperluas transaksi underlying yang dapat digunakan. Instrumen tersebut mencakup aliran modal portofolio, pinjaman luar negeri perbankan, dan investasi langsung asing.

Di tengah tekanan tersebut, BI mencatat rupiah masih menguat 0,46% sejak awal kuartal berjalan. Ketahanan eksternal Indonesia juga ditopang cadangan devisa sebesar US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026.

6. Menkeu Rapat dengan Pimpinan DPR, BI, OJK, dan Danantara

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadiri rapat terbatas bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Kamis (24/9/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut membahas perkembangan ekonomi dan sektor keuangan nasional. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta.

“Tadi pagi, kami ratas membahas ekonomi secara umum,” kata Suahasil setelah pertemuan.

Suahasil belum menjelaskan secara terperinci kebijakan yang dibahas dalam rapat tersebut. Ia mengatakan koordinasi antarlembaga masih akan dilanjutkan.

“Nanti kita diskusikan lebih lanjut, tapi kondisi ekonomi kita cukup baik,” ujarnya.

Suahasil menilai perekonomian Indonesia masih kuat meski gejolak global terus berlangsung. Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif mencapai 5,45% pada semester I-2026, sementara inflasi tahunan tercatat sebesar 3,19% pada Agustus.

“Ekonomi kita cukup resilien, dan kita lihat pertumbuhan ekonomi tetap di 5,45%, inflasi juga cukup kondusif di 3,19%. Kita tunggu pertumbuhan ekonomi kuartal III-2026. Ini adalah dasar kita untuk mengelola ekonomi kita terus ke depan,” kata Suahasil.

Selain Dasco dan Suahasil, rapat tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur BI Destry Damayanti, Chief Operating Officer BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

“Kami membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta berbagai dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Dasco.

7. Banggar DPR Sepakati Postur APBN 2027 di Bawah Kendali Suahasil

Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah telah menyepakati postur dan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat agar disahkan menjadi undang-undang.

Penetapan postur dan RUU APBN 2027 ini dilakukan setelah posisi menteri keuangan berganti dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Suahasil memastikan APBN 2027 yang telah disusun pemerintah bersama Banggar DPR akan dilaksanakan untuk terus memperkuat perekonomian Indonesia.

“Penyusunan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi konflik global yang tidak mudah. Karena itu, kita harus terus memperkuat perekonomian Indonesia dan kita bersyukur fundamental ekonomi cukup baik,” kata Suahasil saat memberikan kata penutup dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran 2027, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, kebijakan fiskal pada 2027 akan tetap mengutamakan kehati-hatian, tidak pasif, serta menjadi alat untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kebijakan fiskal harus tetap pruden, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif. Harus hadir menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi. Karena itu, kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang untuk bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur,” ujar Suahasil.

RAPBN 2027 disusun dengan tetap mempertahankan defisit fiskal sesuai usulan awal dalam nota keuangan, yakni sebesar Rp671,16 triliun atau setara dengan 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Defisit 2,40% terhadap PDB akan kami jaga sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, melindungi, dan tetap kita upayakan untuk kredibel,” tegas Suahasil.

Meski target defisit tetap sama, terdapat perubahan pada target pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara disepakati sebesar Rp3.435,10 triliun, meningkat dari usulan awal Rp3.426,03 triliun.

Target belanja negara juga berubah menjadi Rp4.106,26 triliun dari usulan awal sebesar Rp4.097,19 triliun.

Berikut postur RAPBN 2027 yang disepakati Banggar DPR dan pemerintah:

1. Pendapatan negara Rp3.435,10 triliun

Penerimaan perpajakan Rp2.911,95 triliun dari sebelumnya Rp2.907,95 triliun.

• Pajak Rp2.593,35 triliun dari sebelumnya Rp2.591,35 triliun.

• Kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun dari sebelumnya Rp316,6 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp522,48 triliun dari sebelumnya Rp517,41 triliun.

Penerimaan hibah tetap Rp666,3 miliar dan tidak mengalami perubahan dari usulan awal.

1. Belanja negara Rp4.106,26 triliun

Belanja pemerintah pusat Rp3.371,26 triliun dari usulan awal Rp3.362,19 triliun.

• Belanja kementerian/lembaga Rp1.556,89 triliun dari sebelumnya Rp1.504,74 triliun.

• Belanja nonkementerian/lembaga Rp1.814,36 triliun dari sebelumnya Rp1.857,45 triliun.

Transfer ke Daerah tetap dipertahankan sebesar Rp735 triliun.

1. Keseimbangan primer tetap dirancang dengan defisit Rp20,85 triliun.

2. Pembiayaan anggaran tetap sebesar Rp671,16 triliun.

8. BI dan Kemenkeu Perkuat Kerja Sama dalam Lima Pilar

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara sepakat memperkuat kerja sama kebijakan setelah menggelar pertemuan khusus pada Kamis (24/9/2026).

“Kita dalam sinergi akan menggunakan lima pilar,” kata Destry seusai pertemuan.

Pilar pertama ialah menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan penggunaan instrumen kebijakan fiskal dan moneter.

Pilar kedua berkaitan dengan penguatan ketahanan sektor eksternal untuk menghadapi gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing.

BI dan Kementerian Keuangan akan menyelaraskan kebijakan untuk mendorong masuknya modal asing. Salah satunya melalui insentif biaya lindung nilai serta perluasan aset yang dapat dijadikan underlying, termasuk Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), saham, dan pinjaman luar negeri.

“Untuk mendorong masuknya aliran modal asing, ini kita coba sinergikan, termasuk kebijakan terkait insentif yang kita berikan untuk biaya hedging bagi dana asing yang masuk ke pasar domestik,” ujar Destry.

Pilar ketiga ialah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian secara keseluruhan. Koordinasi ini juga membahas tingginya suku bunga deposito yang dapat meningkatkan biaya dana perbankan.

“Karena ada fenomena tingginya suku bunga deposito di bank-bank sehingga itu mendorong cost of fund. Menteri Keuangan melihat kalau terkait BLU dari pemerintah, tentu ada imbauan untuk tidak jorjoran dalam permintaan suku bunga. Ini kita bicarakan juga,” katanya.

Pilar keempat adalah menjaga inflasi melalui koordinasi tim pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah.

Pilar kelima berkaitan dengan pendalaman pasar uang agar transmisi kebijakan berjalan lebih lancar sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.

“Lima pokok yang kami sampaikan ternyata sesuai juga dengan concern dari Menteri Keuangan,” tutur Destry.

9. Pesanan Barang Tahan Lama AS Agustus 2026

Amerika Serikat (AS) dijadwalkan mengumumkan data pesanan barang tahan lama periode Agustus pada Jumat malam nanti. 

Pada rilis sebelumnya, pesanan barang tahan lama meningkat 1,1% secara bulanan menjadi US$339,3 miliar pada Juli. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sejak April dan melampaui perkiraan pasar sebesar 0,5%.

Kenaikan terutama didorong oleh pesanan peralatan transportasi yang tumbuh 2,3%. Pesanan pesawat dan suku cadang nonpertahanan melonjak 12,7%, sedangkan pesanan pesawat dan suku cadang pertahanan meningkat 4,9%.

Pertumbuhan juga tercatat pada barang modal sebesar 1,3%, logam dasar 1,5%, dan mesin 1,2%.

Sebaliknya, pesanan komputer dan produk elektronik turun 1,1%. Pesanan peralatan listrik, perlengkapan rumah tangga, dan komponennya juga melemah 0,4%.

Di luar sektor transportasi, pesanan barang tahan lama hanya tumbuh 0,4%. Angka tersebut melambat dari pertumbuhan 1,1% pada Juni dan berada di bawah perkiraan pasar sebesar 0,6%.

Pesanan barang modal nonpertahanan di luar pesawat, yang menjadi salah satu gambaran rencana belanja perusahaan, naik 0,2%. Pertumbuhannya melambat dari 1,7% pada Juni dan lebih rendah dibandingkan perkiraan pasar sebesar 0,9%.

10. Klaim Pengangguran AS

Jumlah masyarakat yang mengajukan klaim tunjangan pengangguran turun 1.000 orang menjadi 197.000 orang pada pekan kedua September. Angka ini merupakan yang terendah sejak mencapai 189.000 orang pada Juli, level terendah dalam 60 tahun, sekaligus di bawah ekspektasi pasar sebesar 201.000 orang.

Sementara itu, klaim berkelanjutan (continuing claims), yang menjadi indikator jumlah pengangguran yang masih menerima tunjangan di AS, hanya naik 2.000 menjadi 1,719 juta orang pada periode sebelumnya berdasarkan angka yang telah direvisi turun. Angka tersebut masih berada di dekat level terendah dalam lebih dari tiga tahun.

Data tersebut memperpanjang periode ketahanan pasar tenaga kerja AS, di tengah The Federal Reserve yang menyebut kondisi ketenagakerjaan berada pada tingkat lapangan kerja penuh (full employment).

Sementara itu, klaim awal yang diajukan oleh pegawai federal-yang menjadi sorotan seiring sinyal pemerintahan untuk mengurangi ukuran sektor publik-turun 38 menjadi 362 orang, jauh di bawah level historis.

Berikut sejumlah agenda dan rilis data yang terjadwal untuk hari ini:

• Pesanan Barang Tahan Lama AS Agustus 2026

• Press Briefing bersama Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan di Press Room Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan.

• 
  

  Indonesia Pension Fund Summit di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Turut hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

• 
  

  Hari kedua FEKDI x IFSE 2026 yang dibuka Gubernur Bank Indonesia di JICC Senayan, Jakarta Pusat. Turut hadir antara lain GBI.

Berikut sejumlah agenda emiten di dalam negeri pada hari ini:

• PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) menyampaikan pemberitahuan rencana RUPS.
• PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB) menyampaikan pemberitahuan rencana RUPS.
• PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) menyampaikan pemberitahuan rencana RUPS.
• PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk (BIPP) menyampaikan pemberitahuan rencana RUPS.
• Tanggal cum hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA).
• Tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak menerima dividen tunai PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI).
• Tanggal cum dividen tunai PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA).

Berikut indikator ekonomi terbaru:

CNBC INDONESIA RESEARCH

Sanggahan: Artikel ini adalah produk jurnalistik berupa pandangan CNBC Indonesia Research. Analisis ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investasi terkait. Keputusan sepenuhnya ada pada diri pembaca, sehingga kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan tersebut.