Jakarta, CNBC Indonesia – Masalah utang pemerintah kembali menjadi perhatian dunia. Sejumlah negara kini menghadapi beban pinjaman yang semakin besar, sementara biaya bunga dan kebutuhan belanja pemerintah terus meningkat.
Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memperingatkan bahwa utang pemerintah dunia semakin mendekati tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II.
Dalam laporan Fiscal Monitor terbaru yang dirilis Rabu (14/10/2026), IMF memperkirakan rasio utang pemerintah global yang mencapai sekitar 94% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 akan meningkat menjadi 100% pada 2029.
Kondisi tersebut menjadi tantangan karena banyak negara masih membutuhkan anggaran besar untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pertahanan, hingga pembayaran bunga utang.
Pada saat yang sama, kenaikan suku bunga dan biaya pinjaman membuat pemerintah harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membayar kewajibannya.
Sejalan dengan kondisi tersebut, IMF baru saja menerbitkan laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2026 yang memuat gambaran terbaru perekonomian dunia, termasuk kondisi utang pemerintah di berbagai negara.
Salah satu indikator yang digunakan adalah rasio utang bruto pemerintah terhadap PDB atau debt-to-GDP ratio.
Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang pemerintah dibandingkan ukuran perekonomian negaranya. Semakin tinggi angkanya, semakin besar nilai utang jika dibandingkan dengan PDB.
Berdasarkan data WEO terbaru, terdapat sejumlah negara yang diperkirakan memiliki rasio utang lebih dari 100% terhadap PDB pada 2026. Bahkan, satu negara tercatat mempunyai rasio utang lebih dari 300%.
Berikut daftar 10 negara dengan rasio utang bruto pemerintah terhadap PDB tertinggi berdasarkan proyeksi IMF pada 2026.
Sudan
Sudan menempati posisi teratas dalam daftar negara dengan rasio utang pemerintah tertinggi di dunia.
IMF memperkirakan rasio utang bruto pemerintah Sudan mencapai 334,41% terhadap PDB pada 2026.
Angka tersebut menunjukkan besarnya utang pemerintah Sudan diperkirakan mencapai lebih dari tiga kali ukuran perekonomian negara itu dalam satu tahun.
Sudan sendiri telah lama menghadapi masalah utang, yang semakin berat akibat konflik bersenjata berkepanjangan.
Perang saudara yang berlangsung sejak April 2023 telah menghancurkan berbagai kegiatan ekonomi, mengganggu perdagangan, dan menekan kemampuan pemerintah memperoleh pendapatan.
Kondisi tersebut membuat Sudan menghadapi tantangan besar untuk memulihkan perekonomian sekaligus memenuhi kewajiban utangnya.
Jepang
Di posisi kedua terdapat Jepang, dengan rasio utang pemerintah yang diperkirakan mencapai 199,37% terhadap PDB pada 2026.
Tingginya utang Jepang bukan persoalan baru. Selama bertahun-tahun, pemerintah negara tersebut mengandalkan penerbitan surat utang untuk membiayai berbagai kebutuhan.
Salah satu tantangan terbesar Jepang adalah jumlah penduduk lanjut usia yang terus meningkat, sehingga kebutuhan anggaran pensiun dan kesehatan juga semakin besar.
Meski demikian, Jepang memiliki kondisi yang berbeda dari negara berkembang dengan beban utang tinggi. Negara tersebut mempunyai pasar keuangan yang besar, aset pemerintah yang cukup banyak, dan sebagian besar utangnya diterbitkan dalam mata uang yen.
Singapura
Singapura berada di urutan ketiga dengan rasio utang bruto sebesar 166,42% terhadap PDB.
Namun, tingginya angka tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa keuangan Singapura sedang bermasalah.
Pemerintah Singapura menjelaskan bahwa sebagian besar pinjamannya digunakan untuk tujuan investasi dan pengelolaan cadangan keuangan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah.
Singapura juga memiliki aset keuangan yang nilainya melebihi kewajiban utangnya.
Karena itu, kondisi utang Singapura perlu dilihat secara berbeda dengan negara-negara yang terus menambah pinjaman untuk menutup kekurangan anggaran.
Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) juga masuk dalam daftar 10 besar, tepatnya di posisi kedelapan. IMF memperkirakan rasio utang bruto pemerintah AS mencapai 126,79% terhadap PDB pada 2026.
Tingginya utang AS terjadi ketika pemerintah terus menghadapi kebutuhan belanja besar, mulai dari program sosial, kesehatan, pertahanan, hingga pembayaran bunga pinjaman.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva pada Rabu (14/10/2026) juga memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menurunkan beban utang AS dengan cepat.
Menurut IMF, pemerintah AS perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal agar kondisi utangnya tetap terjaga dalam jangka panjang.
Sementara itu, Prancis juga masuk dalam daftar dengan rasio utang sebesar 118,46% terhadap PDB, menempati posisi kesepuluh.
Secara keseluruhan, tingginya rasio utang tidak selalu berarti sebuah negara berada di ambang gagal bayar.
Kemampuan negara membayar kewajibannya juga ditentukan oleh pendapatan pemerintah, biaya bunga, waktu jatuh tempo, serta aset yang dimiliki.
Namun, ketika utang terus bertambah dan biaya pinjaman semakin mahal, pemerintah akan menghadapi pilihan yang semakin sulit dalam membagi anggaran untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(evw/evw)
Leave a comment