Jakarta, CNBC Indonesia – Perdagangan karbon di Indonesia masih dihadapkan sejumlah tantangan meskipun secara infrastruktur dan regulasi telah memadai. Pemerintah juga mengakui saat ini volume transaksi perdagangan karbon dan sektor yang aktif memperdagangkan karbon masih relatif terbatas.
“Jadi kalau kita lihat sekarang sudah tercatat di Bursa karbon itu 3,1 juta ton CO2 ekuivalen, yang utamanya masih tech-based, yang natural-based kita belum ada. Jadi utamanya justru energy, baik itu efisiensi maupun yang EBT (energi baru terbarukan), bagian besar itu,” ujar Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto dalam Ekoniklim Talkshow 2026 dengan tema “Orientasi Kebijakan Iklim Indonesia dari Perspektif Ekonomi dan Keuangan” di Wisma Habibie Ainun.
Dari sisi harga, lanjut dia, kredit karbon dari proyek efisiensi energi masih diperdagangkan sekitar Rp58.000 per ton CO2 ekuivalen. Sementara itu, kredit karbon dari proyek EBT dihargai senilai Rp144.000 per ton CO2 ekuivalen. Kendati begitu, nilai tersebut belum mencerminkan biaya sesungguhnya yang dibutuhkan untuk menggenjot dekarbonisasi.
“Sementara kalau di pipeline, kita sudah menjalankan, jadi kita nggak bisa berandai-andai gitu kita potensi yang berapa. Tapi yang sudah di pipeline itu yang di sistem kami yang di SPEI (Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia) begitu, ada 47 proyek dengan emisi tahunan sekitar 4,6 juta ton CO2 ekuivalen,” jelasnya.
Dirinya bilang, terdapat proyek Indonesia yang sudah terdaftar dalam standar internasional diperkirakan memiliki potensi sebanyak 48,8 juta ton CO2 ekuivalen. Terlebih, ada sekitar 800 ribu ton CO2 ekuivalen pada Gold Standard serta 26 proyek eks skema Clean Development Mechanism (CDM) yang akan ditransisikan ke mekanisme Paris Agreement.
Melihat kondisi tersebut, ia pun mengaku percaya diri bahwa potensi karbon di Tanah Air masih sangat terbuka. Pasalnya, Indonesia mempunyai peluang dari sejumlah proyek dekarbonisasi yang meliputi pengembangan carbon capture and storage (CCS) di Lapangan Abadi Masela dengan potensi sekitar 4 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.
Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki potensi lainnya yang berasal dari implementasi biodiesel B50. Proyek ini diproyeksikan mampu memangkas emisi karbon hingga sekitar 44 juta-47 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Sedangkan di sektor energi terbarukan, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 103 GW diperkirakan memiliki potensi penurunan emisi hingga 140 juta ton CO2 ekuivalen.
Peluang lainnya datang dari pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan diesel, rehabilitasi hutan, restorasi gambut, hingga pengelolaan kawasan hutan yang dinilai dapat menjadi sumber pasokan unit karbon untuk keperluan dalam periode jangka panjang.
Lantas, Ary menyebut bahwa peningkatan likuiditas pasar karbon bukan hanya ditentukan oleh faktor bertambahnya proyek yang menghasilkan unit karbon. Lebih dari itu, penguatan likuiditas pasar karbon juga membutuhkan upaya implementasi perdagangan karbon yang solid, termasuk melalui skema voluntary carbon market dan mekanisme Pasal 6 Perjanjian Paris supaya permintaan dan harga karbon nasional dapat meningkat sejalan dengan bertambahnya volume transaksi.
(dpu/dpu)
Leave a comment