Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu membeberkan, bahwa pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi khususnya mengenai perizinan.
Mulanya, Todotua menyampaikan bahwa Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Salah satu yang bisa mendukung itu adalah teralisasinya target investasi yang masuk ke dalam negeri.
Sebagaimana diketahui, realisasi investasi pada tahun 2025 mencapai Rp 1.950 triliun atau 3% lebih tinggi dari yang ditargetkan. “Jadi ini kita melihat memang pergerakan realisasi investasi ini cukup baik. Kita masih punya level confidence terhadap itu, tapi kita mengerti realisasi investasi beberapa hal perlu kita lakukan perbaikan,” terang Todotua dalam acara Mindialogue 2026, Rabu (12/8/2026).
Untuk memberikan kepastian investasi, pada tahun lalu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (PP) 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan ini intinya berisi tentang pengajuan perizinan yang lebih cepat.
“Saya contoh hotel 28 hari itu izin sudah keluar dan pelaku usaha bisa bangun. Memang kita mengerti bahwa ada persyarataj teknis yang menjadi tantangan, Amdal, BKKPR, dulu disebut izin membuat bangunan, ini memang yang bikin cycle realisasi investasi kita bikin post audit. Sehingga kita mengajar itu antara pemberian izin dan kalu memang ada post audit. kita mau mepersingkat cycle investasi sehingga bisa paraelel,” terang Todotua.
Atas aturan itu, beberapa investasi aturannya akan lebih singkat. Saat ini reformasi dari jenis usaha sebanyak 560 jenis usaha kurang lebih menjadi 287.
“Kita disupport Kemenko Perekonomian karena ini mengintegrasikan, karena birokrasi negara kita terlalu banyak,” ungkap Todotua.
(pgr/pgr)
Leave a comment