Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan rapat koordinasi membahas terkait data konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (12/10/2026), turut hadir Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Perekonomian Dradjad Wibowo dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Dradjad mengatakan rapat tersebut membahas dua tujuan utama yakni formulasi koordinasi kebijakan yang berbasis data dan membantu agar pengumpulan data oleh BPS.
“Atas arahan Menko Perekonomian, kami berkunjung ke BPS untuk dua tujuan utama. Pertama adalah agar formulasi kebijakan, koordinasi kebijakan, itu betul-betul berbasis data. Kedua adalah agar hal-hal yang mungkin belum tertangkap oleh BPS, itu perlu koordinasi antar kementerian dan kami siap membantu,” kata Dradjad dalam konferensi pers seusai pertemuan.
Setelah adanya rapat tersebut, Dradjad juga mengaku mendapatkan pemahaman utuh terkait kondisi daya beli masyarakat. Alih-alih melemah, ia mengklaim data BPS menunjukkan daya beli masyarakat justru masih kuat.
“Jadi daya beli tidak melemah, buktinya banyak, saya tadi lihat bukti data-data, memang gak semua data bisa dipublikasi, tapi tadi saya lihat buktinya ya. Salah satunya pertumbuhan di sektor transportasi dan pariwisata,” terang Dradjad.
Selain itu, Ia juga mengaku ada pertumbuhan transaksi menggunakan QRIS dan pertumbuhan belanja online yang menjadi peralihan tren belanja masyarakat dari selama ini secara konvensional.
“Transaksi QRIS itu peningkatannya sampai di atas 100%, kalau transaksi QRIS meningkat drastis, itu kan nantinya memang banyak transaksi, banyak konsumsi, jadi itu bukan daya beli melemah, yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online,” ujar Dradjad.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia mengungkapkan rapat koordinasi ini membahas data statistik secara lebih detail.
“Kami melakukan rapat koordinasi untuk membahas data statistik secara lebih detail, karena ke depan pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang berbasis pada data-data statistik yang akan dihasilkan,” kata Amalia.
Amalia menjelaskan, pembahasan rapat tersebut termasuk membahas pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, termasuk di antaranya 99 kabupaten/kota yang ekonominya sudah tumbuh di atas rata-rata nasional.
“Jadi tadi banyak hal yang kami bahas, pertama tentang sisi dari pertumbuhan atau PDB dan PDRB, kedua inflasi, kemudian ketiga tentang neraca perdagangan, dan banyak hal lagi, serta yang terakhir yang keempat yang mengenai bagaimana daya beli masyarakat di Indonesia ini,” terang Amalia.
(arj/arj)
Leave a comment