Jakarta, CNBC Indonesia – Dinamika politik tanah air menghangat dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pusat perhatian. Ini setelah muncul dorongan pemakzulan Gibran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) usai keabsahan dokumen pendidikan untuk memenuhi persyaratan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024-2029 dipersoalkan.
Kemarin, Gibran telah menemui Presiden Prabowo Subianto dan menyatakan niatan untuk mengundurkan diri setelah ada putusan terkait dokumen pendidikannya di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun Gibran masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktikan keaslian dokumen pendidikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Berikut kronologi lengkap peristiwa yang melibatkan kemarin:
1. Dinamika bermula dari mencuatnya persoalan dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Hal tersebut digugat di MK dan pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah atau bukti kelulusan pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA.
Kemudian pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi oleh H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. Hasilnya MA mengabulkan kasasi terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal, serta memerintahkan penarikannya untuk dimusnahkan.
2. Dari putusan itu muncul desakan agar permasalahan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden ditindaklanjuti melalui jalur politik di DPR. Hingga pada awal November ini wacana pemakzulan mulai bergulir.
Kemarin, saat rapat paripurna pembukaan masa persidangan II Tahun Sidang 2026 – 2027, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Setidaknya HMP yang diajukan oleh sekitar 25 anggota dewan dari lintas partai.
3. Gibran menemui Prabowo pada Selasa pagi (10/11/2026). Dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wapres. Niat itu disampaikan sebagai respons terhadap dinamika yang berkembang menyusul adanya putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan dalam pertemuan yang berlangsung 2,5 jam itu, prabowo memberikan saran-saran kepada Gibran. Meskipun disebut bahwa presiden tidak menolak pengunduran diri Gibran.
“Tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut,” kata Prasetyo, dalam konferensi pers di Istana.
Sejalan dengan itu, akhirnya Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prasetyo mengungukapkan meneghormati keputusan Gibran dan diberikana kesempatan untuk melakukan pembuktian.
4. Sorenya, Gibran akhirnya buka suara, di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Gibran menyampaikan dirinya menghormati seluruh aspirasi kritik dan saran masyarakat terkait dinamika yang sedang berlangsung. Kemudian Gibran menyampaikan bahwa Prabowo telah memberikan sejumlah saran dan masukan dalam pertemuan pagi itu.
Salah satu saran yang diberikan adalah untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Gibran juga menyebut hubungan dirinya dengan Prabowo sudah seperti ayah dan anak.
5. Dalam kesempatan yang terpisah, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menjelaskan pengajukan pengunduran diri kepada presiden tidak otomatis membuat jabatan wakil presiden menjadi kosong. Menurutnya status Gibran masih Wakil Presiden RI.
Adapun proses formil pengunduran diri harus disampaikan secara formal tertulis kepada MPR RI. Nantinya MPR RI akan menggelar sidang untuk menyikapi pengunduran diri itu, dan menyatakan adanya kekosongan jabatan.
Kemudian presiden akan diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR RI. Untuk itu meski Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada presiden, secara hukum dia masih menjabat sebagai wakil presiden hingga proses konstitusional itu dilaksanakan.
Bentuk pembangkangan
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana angkat suara merespons rencana Gibran untuk menempuh langkah hukum lanjutan terkait polemik ijazah SMA miliknya di Pilpres 2024. Denny menegaskan putusan MA telah bersifat inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Begitu pula dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumya yang bersifat final dan mengikat.
“Jadi kalau ingin melakukan upaya hukum itu sebagaimana dikatakan oleh Menko Yusril sudah tidak ada. Putusan MK itu final and binding. Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” kata Denny dalam jumpa pers Selasa (10/11/2026).
Oleh karena itu, dia menyayangkan pernyataan Gibran, yang seolah menjalankan perintah Prabowo untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia bilang pernyataan itu adalah bentuk pembangkangan terhadap dua putusan mahkamah, yakni MK dan MA.
“Karena sikap itu menunjukkan, bayangkan seorang wakil presiden, membangkang, tidak menghormati putusan dua mahkamah,” ujar Denny.
Menurut dia, usai putusan MK dan MA, Gibran mestinya mengambil sikap patuh dan menyatakan mundur. Denny menilai langkah Gibran untuk fight dan melawan dalam polemik ijazahnya telah keliru.
Apalagi, dalam pertimbangan hukum MA, surat keterangan penyeteraan pendidikan Gibran secara tegas sudah dinyatakan tak lagi bisa menjadi pijakan. Pertimbangan itu sejalan dengan putusan MK sebelumnya.
“Di dalam pertimbangannya dengan jelas dikatakan ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Ada pelanggaran sifatnya terstruktur, sistematis, terencana,” ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia.
(miq/miq)
Leave a comment