10 Wapres Dunia Tersandung Skandal, Ada yang Dicopot hingga Dipenjara

Jakarta, CNBC Indonesia – Jabatan wakil presiden tidak menjamin seseorang bebas dari persoalan politik dan hukum. Bahkan, sejumlah wakil presiden di dunia pernah menghadapi ancaman pemakzulan, kehilangan jabatan, hingga harus berurusan dengan pengadilan.

Terbaru, Wakil Presiden Filipina Sara Duterte menghadapi persidangan pemakzulan atas dugaan penyalahgunaan dana pemerintah hingga kepemilikan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Kasus serupa pernah terjadi di sejumlah negara dengan hasil berbeda. Ada yang benar-benar dicopot, sementara lainnya tetap menjabat setelah upaya pemakzulan gagal atau dihentikan.

Berikut jejak 10 wakil presiden di berbagai negara yang pernah menghadapi pemakzulan maupun upaya pemakzulan.

Wakil Presiden yang Resmi Dimakzulkan

1. Rigathi Gachagua, Kenya (2024)

Setelah lebih dari dua tahun mendampingi Presiden William Ruto, Rigathi Gachagua kehilangan jabatannya akibat tuduhan pelanggaran konstitusi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Pada 8 Oktober 2024, Majelis Nasional menyetujui pemakzulannya dengan 282 suara mendukung dan 44 menolak, 1 abstain. Senat kemudian menyatakan lima dari 11 tuduhan terbukti dan mencopotnya pada 17 Oktober.

Gachagua membantah tuduhan tersebut. Pada Juni 2026, Pengadilan Tinggi mempertahankan pemakzulannya, tetapi memberikan kompensasi 50 juta Kenyan shilling karena haknya atas persidangan yang adil dilanggar. Bandingnya masih berlangsung hingga saat ini.

2. Ahmed Adeeb, Maladewa (2015)

Baru sekitar tiga bulan menjabat, Ahmed Adeeb dituduh terlibat percobaan pembunuhan Presiden Abdulla Yameen setelah ledakan kapal cepat pada 28 September 2015.

Adeeb ditangkap pada 24 Oktober dan resmi dimakzulkan oleh parlemen Maladewa pada 5 November 2015, melalui pemungutan suara dengan 61 anggota mendukung tanpa penolakan.

Ia sempat divonis 15 tahun penjara terkait ledakan tersebut, tetapi putusannya dibatalkan pada 2019 dan dakwaannya tidak dilanjutkan pada 2023. Adeeb juga pernah dihukum 20 tahun penjara dalam perkara korupsi terpisah sebelum memperoleh pengampunan presiden pada tahun yang sama.

3. Mohamed Jameel Ahmed, Maladewa (2015)

Sebelum Adeeb, Maladewa lebih dahulu memberhentikan Mohamed Jameel Ahmed setelah ia dituduh mengabaikan tugas dan menjalin hubungan dengan oposisi di tengah konflik dengan Presiden Yameen.

Pada 21 Juli 2015, parlemen menyetujui mosi tidak percaya dengan 78 suara mendukung dan dua menolak, mengakhiri masa jabatan Jameel setelah sekitar satu tahun delapan bulan.

Adeeb dilantik menggantikannya keesokan hari, tetapi juga dimakzulkan belum genap empat bulan kemudian. Dua wakil presiden Maladewa pun kehilangan jabatan pada tahun yang sama.

Wakil Presiden yang Menghadapi Upaya Pemakzulan

4. Sara Duterte, Filipina (2025-Saat ini)

Perseteruan Sara Duterte dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr. berujung pada pengaduan pemakzulan yang didukung 215 anggota DPR pada Februari 2025, terkait dugaan penyalahgunaan dana rahasia dan ancaman terhadap presiden.

Mahkamah Agung menyatakan proses tersebut inkonstitusional karena persoalan prosedur. Pada Mei 2026, DPR kembali menyetujui pemakzulan dengan 257 suara mendukung, 25 menolak, dan sembilan abstain.

Perkara kemudian berlanjut ke Senat dengan fokus terbaru pada dugaan kekayaan sekitar 817,87 juta peso yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. Duterte membantah tuduhan tersebut.

Meski telah dimakzulkan oleh DPR, Duterte belum resmi diberhentikan karena Senat masih harus memutuskan perkara tersebut. Hingga November 2026, persidangan belum menghasilkan putusan akhir dan Duterte masih menjabat sebagai wakil presiden.

5. Kamala Harris, Amerika Serikat (2023-2024)

Kamala Harris menghadapi dua resolusi pemakzulan yang diajukan anggota DPR Partai Republik Andy Ogles pada Juni 2023 dan Juli 2024.

Resolusi pertama mempersoalkan kebijakan imigrasi pemerintahan Joe Biden, sedangkan pengajuan kedua turut menyoroti pernyataan Harris mengenai kondisi dan kemampuan Biden menjalankan tugas kepresidenan.

Keduanya hanya dirujuk ke Komite Kehakiman DPR dan tidak berlanjut ke pemungutan suara pemakzulan. Harris tetap menjabat hingga Januari 2025.

6. Jorge Glas, Ekuador (2017-2018)

Jorge Glas divonis enam tahun penjara pada Desember 2017 setelah terseret skandal suap Odebrecht, yang turut memicu upaya pemakzulan di parlemen Ekuador.

Prosesnya mulai ditangani pada 2 Januari 2018. Namun, sehari kemudian Glas kehilangan jabatan karena telah tiga bulan tidak menjalankan tugas sebagai wakil presiden.

Parlemen menunjuk María Alejandra Vicuña sebagai pengganti pada 6 Januari, sebelum menghentikan proses pemakzulan Glas keesokan harinya.

7. Dick Cheney, Amerika Serikat (2007)

Dick Cheney menghadapi resolusi pemakzulan yang diajukan anggota DPR Dennis Kucinich pada April 2007 terkait tuduhan pemberian informasi menyesatkan menjelang invasi AS ke Irak serta kebijakan terhadap Iran.

Pada November, DPR memberikan 218 suara mendukung dan 194 menolak untuk meneruskan resolusi lanjutan ke Komite Kehakiman.

Namun, keputusan itu bukan persetujuan pemakzulan. Proses tidak berlanjut dan Cheney tetap menjabat hingga Januari 2009.

8. Atiku Abubakar, Nigeria (2006-2007)

Perseteruan Atiku Abubakar dengan Presiden Olusegun Obasanjo memuncak setelah ia menentang perubahan konstitusi yang memungkinkan Obasanjo menjabat untuk periode ketiga.

Di tengah tuduhan penyalahgunaan dana Petroleum Technology Development Fund (PTDF), Obasanjo meminta Senat memulai proses pemakzulan pada September 2006. Ia kemudian menyatakan jabatan Atiku kosong setelah wakilnya berpindah partai.

Namun, Mahkamah Agung menyatakan presiden tidak berwenang mencopot wakil presiden secara sepihak. Atiku tetap menjabat hingga Mei 2007.

9. Alberto Dahik, Ekuador (1995)

Alberto Dahik menghadapi pemakzulan atas dugaan penyalahgunaan dana rahasia negara, termasuk pemberian uang kepada anggota parlemen.

Pada 6 Oktober 1995, usulan pencopotannya gagal setelah hanya memperoleh 39 dari 52 suara yang dibutuhkan.

Lima hari kemudian, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penahanan. Dahik mengundurkan diri dan pergi ke Kosta Rika, sedangkan perkara pidananya dinyatakan batal dan ditutup pada 2012.

10. Schuyler Colfax, Amerika Serikat (1873)

Schuyler Colfax terseret skandal Crédit Mobilier terkait dugaan pembagian saham dan keuntungan kepada anggota Kongres dalam proyek pembangunan jalur kereta api.

Pada 20 Februari 1873, DPR meminta Komite Kehakiman menilai kemungkinan pemakzulan. Namun, empat hari kemudian, komite memutuskan tidak melanjutkannya karena dugaan perbuatan terjadi sebelum Colfax menjabat sebagai wakil presiden.

Colfax menyelesaikan masa jabatannya pada 4 Maret 1873 tanpa dimakzulkan.

Dari pemakzulan yang berujung pencopotan hingga upaya yang gagal, deretan kasus ini menunjukkan bahwa jabatan wakil presiden pun tak selalu aman dari gejolak politik dan hukum.

(dag/dag)