Surabaya, CNBC Indonesia – Kementerian Kesehatan meminta para peneliti untuk fokus mengembangkan inovasi farmasi dan alat kesehatan yang memiliki nilai ekonomi serta dapat diproduksi dalam skala besar. Hal ini penting agar hasil riset tidak hanya berhenti di laboratorium, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat.
Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Wenny Indriasari mengatakan, pengembangan riset perlu mempertimbangkan kebutuhan pasar dan kemampuan industri dalam memproduksi hasil inovasi dengan harga yang kompetitif. Menurutnya, salah satu tantangan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri adalah skala ekonomi. Produk hasil penelitian belum tentu dapat diserap pasar apabila biaya produksinya terlalu tinggi.
“Kadang-kadang kita memproduksi barang tapi ternyata tidak viable untuk market, jadi harganya terlalu mahal dan lain sebagainya, maka tidak bisa diserap,” ujar Wenny dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/11/2026).
Wenny menjelaskan, pengembangan inovasi kesehatan harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan industri. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan teknologi baru, tetapi juga memiliki peluang untuk dikomersialisasikan.
Ia menilai sektor kesehatan Indonesia memiliki potensi pasar yang besar seiring meningkatnya belanja kesehatan dari tahun ke tahun. Menurut Wenny, belanja kesehatan pemerintah dapat memberikan kepastian pasar bagi industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
“Ketika kita meminta industri untuk memproduksi, maka kita juga harus menciptakan market yang baik atau market shaping, memastikan bahwa bisnisnya certain, cash flow-nya baik dan lain sebagainya. Itu adalah tugas bersama,” jelasnya.
Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap produk impor meskipun telah memiliki infrastruktur industri farmasi dan alat kesehatan. Wenny menyebut Indonesia memiliki sekitar 248 industri farmasi dan 2.800 distributor. Sementara itu, jumlah industri alat kesehatan mencapai sekitar 740.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki ekosistem industri di sektor hilir. Namun, penguatan riset dan pengembangan teknologi di sektor hulu masih diperlukan untuk mendukung kemandirian industri kesehatan nasional.
Riset Jangan Berhenti di Laboratorium
Wenny juga menyoroti tantangan hilirisasi riset, terutama kesenjangan antara hasil penelitian di laboratorium dan kemampuan industri untuk memproduksinya secara massal. Salah satu tantangan tersebut dikenal sebagai valley of death, yakni fase ketika hasil penelitian sulit dikembangkan menjadi produk komersial.
Kondisi ini dapat terjadi karena keterbatasan fasilitas riset, pendanaan, hingga ketidaksesuaian teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dengan kebutuhan manufaktur. Oleh karena itu, Wenny mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, regulator, dan lembaga pendanaan sejak tahap awal pengembangan inovasi.
Ia mencontohkan kerja sama riset yang melibatkan industri dan perguruan tinggi dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pelibatan regulator sejak dini juga dinilai penting untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan ketika hasil penelitian memasuki tahap komersialisasi.
Selain itu, pengembangan produk farmasi membutuhkan biaya besar, khususnya dalam pelaksanaan uji klinis. Wenny mencontohkan bahwa uji klinis fase III untuk obat atau vaksin baru dapat membutuhkan biaya sekitar Rp75 miliar pada satu lokasi penelitian.
Untuk mengatasi tingginya biaya tersebut, ia mendorong penguatan kolaborasi internasional melalui pelaksanaan uji klinis di berbagai negara. Lebih lanjut, Wenny memaparkan sejumlah bidang teknologi yang menjadi prioritas pengembangan riset kesehatan nasional. Bidang tersebut meliputi bioteknologi, kedokteran presisi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta robotika.
Kemenkes juga berupaya memperkuat ekosistem penelitian melalui pengembangan Clinical Research Center (CRC), Clinical Research Unit (CRU), dan fasilitas pendampingan regulasi seperti regulatory sandbox. Selain itu, pemerintah memanfaatkan platform SATUSEHAT dan pengembangan genomik nasional untuk mendukung inovasi teknologi kesehatan.
Wenny menegaskan, keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari jumlah penelitian atau prototipe yang dihasilkan. Hasil riset harus mampu dikembangkan menjadi produk yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan.
“Jadi industri baru bernilai ketika dia sampai ke pasiennya. Kalau memang hanya sampai di lab saja, atau sampai di industri saja tapi tidak bisa sampai di pasar, itu rasanya sangat sayang sekali,” kata Wenny.
Ia berharap kolaborasi antara peneliti, industri, dan pemerintah dapat mempercepat hilirisasi inovasi sekaligus memperkuat kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia.
(miq/miq)
Leave a comment