El Nino Ngamuk, Wilayah Penghasil Padi Terbesar RI Dikepung Kekeringan

Jakarta, CNBC Indonesia – El Niño dengan intensitas kuat masih membayangi Indonesia menjelang berakhirnya September 2026.

Kondisi ini membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang di banyak wilayah dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah daerah yang juga menjadi sentra produksi pangan nasional.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat indeks ENSO rata-rata tiga bulanan periode Juli-Agustus-September (JAS) berada di level +2,63, yang menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat.

Sementara anomali suhu muka laut di wilayah Nino3.4 pada Dasarian II September mencapai +2,97, lebih tinggi dibandingkan +2,83 pada Agustus. 

Dampaknya terlihat jelas pada curah hujan. Pada Dasarian II September, 87,53% wilayah Indonesia mengalami curah hujan kategori rendah, sementara 86,62% wilayah mencatat sifat hujan di bawah normal.

Kondisi kering bahkan telah berlangsung berbulan-bulan di sejumlah wilayah. BMKG mencatat hari tanpa hujan atau HTH ekstrem lebih dari 60 hari mendominasi sebagian Jawa bagian tengah hingga timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi serupa terjadi di sejumlah wilayah Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, serta Sulawesi bagian selatan dan tenggara. 

Kekeringan lahan pertanian di Jonggol, Kab Bogor, Jawa Barat, Kamis, (27/8/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Foto: Kekeringan lahan pertanian di Jonggol, Kab Bogor, Jawa Barat, Kamis, (27/8/2026). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pada Agustus saja, sebanyak 1.563 dari 4.998 titik observasi atau 31,27% telah mengalami HTH kategori ekstrem panjang. Rekor terpanjang saat itu mencapai 121 hari di Bantul, DI Yogyakarta. 

Data terbaru BMKG kemudian menunjukkan HTH di Bantul telah mencapai 131 hari atau lebih dari empat bulan pada September.

Oktober Masih Kering, Musim Hujan Mundur

Dari sisi anomali, kondisinya bahkan lebih mencolok. BMKG memperkirakan 83,92% wilayah Indonesia menerima hujan di bawah normal pada Oktober. Pada November, proporsi hujan bawah normal memang turun, tetapi masih mencapai 64,50%. Kondisi baru membaik lebih signifikan pada Desember, ketika 48,59% wilayah diperkirakan berada pada kondisi normal dan 32,97% di atas normal.

Peta Prediksi Curah Hujan Bulan Oktober 2026 Foto: BMKG

Artinya, kenaikan curah hujan menjelang akhir tahun tidak serta-merta menghapus risiko pada awal musim tanam.

Terlebih, BMKG memprediksi awal musim hujan 2026/2027 akan mundur di 529 Zona Musim (ZOM), setara 61,08% luas daratan Indonesia. Sebagian besar wilayah baru memasuki musim hujan pada November dan Desember. Durasi musim hujan juga diperkirakan lebih pendek dari normal pada 482 ZOM atau 51,90% luas daratan Indonesia.

BMKG menjelaskan kombinasi El Niño sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang mengarah positif mengurangi suplai kelembapan ke wilayah Indonesia, sehingga memperpanjang periode kering.

Untuk Oktober, peluang curah hujan kurang dari 50 mm per bulan masih tinggi di sebagian Sumatra Selatan dan Bangka Belitung, sebagian besar Jawa, sebagian besar NTB dan NTT, Kalimantan bagian selatan, Gorontalo, sebagian Sulawesi hingga Maluku.

Pada November, wilayah dengan risiko tersebut menyusut, tetapi masih mencakup sebagian Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Status ‘Awas’ Masuk Wilayah Sentra Pangan

Peta peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG untuk Dasarian III September menunjukkan status ‘Awas’ tersebar di berbagai wilayah, mulai dari DI Yogyakarta hingga sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku.

Secara keseluruhan, terdapat 197 wilayah berstatus Awas, 67 wilayah Siaga, 31 wilayah Waspada, dan 222 wilayah tanpa peringatan.

PETA PERINGATAN DINI KEKERINGAN METEOROLOGIS BERLAKU DASARIAN III SEPTEMBER 2026 Foto: BMKG

Sebaran ini penting dicermati karena sebagian wilayah berstatus Awas juga merupakan daerah dengan basis pertanian yang kuat.

Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dikenal sebagai sentra utama padi, sementara NTB dan Gorontalo juga memiliki peran penting dalam produksi padi dan jagung. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah turut menjadi basis produksi pangan di kawasan Kalimantan.

Kondisi tersebut membuat risiko kekeringan tidak hanya relevan dari sisi cuaca, tetapi juga terhadap prospek produksi pertanian dalam beberapa bulan ke depan.

Wilayah Pertanian Padi Ikut Terpapar

Risiko kekeringan menjadi lebih signifikan jika melihat besarnya kontribusi sejumlah wilayah berstatus Awas terhadap produksi pangan nasional. Data BPS menunjukkan produksi padi Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa provinsi besar, terutama di Pulau Jawa.

Pada 2025, Jawa Timur menjadi produsen padi terbesar nasional dengan produksi sekitar 10,44 juta ton GKG, disusul Jawa Barat 10,23 juta ton dan Jawa Tengah 9,30 juta ton.

Ketiganya tetap mendominasi pada Januari-Oktober 2026, meski posisi Jawa Tengah naik ke peringkat kedua dengan produksi 8,59 juta ton, sedikit di atas Jawa Barat sebesar 8,57 juta ton.

Hal ini menjadi relevan karena ketiga provinsi tersebut juga memiliki sejumlah kabupaten/kota yang masuk status Awas kekeringan meteorologis BMKG. Dengan kata lain, sebagian sentra produksi padi terbesar nasional saat ini beririsan dengan wilayah yang menghadapi tekanan kekeringan.

Di luar Jawa, sejumlah produsen utama lain juga perlu dicermati. Nusa Tenggara Barat (NTB), yang masuk dalam daftar wilayah Awas, menempati posisi kedelapan produksi padi nasional pada Januari-Oktober 2026 dengan sekitar 1,66 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Meski demikian, status Awas tidak berarti seluruh produksi di suatu provinsi otomatis terdampak.

Peringatan BMKG diberikan hingga tingkat kabupaten/kota, sementara dampak terhadap produksi tetap bergantung pada lokasi lahan, ketersediaan irigasi, fase tanam, dan lamanya kondisi kering berlangsung.

Yang perlu diperhatikan adalah semakin besarnya irisan antara wilayah rawan kekeringan dan sentra produksi pangan, terutama jika kondisi kering berlanjut hingga periode tanam berikutnya.

Risiko Kekeringan Meluas ke Komoditas Lain

Risiko kekeringan tidak hanya menyentuh sentra produksi padi. Sejumlah wilayah berstatus Awas juga menjadi basis produksi jagung, hortikultura, hingga perkebunan.

Kementerian Pertanian sendiri telah memperingatkan bahwa berkurangnya ketersediaan air di sejumlah sentra produksi dapat mengganggu pola tanam, menurunkan indeks pertanaman, dan meningkatkan risiko gagal panen.

Pemerintah pun memperkuat mitigasi melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, pompanisasi, pemanfaatan sumber air alternatif, serta penyesuaian jadwal tanam.

Tekanan juga terlihat pada komoditas selain padi. Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, merupakan dua produsen jagung terbesar nasional pada Januari-Oktober 2026 dan keduanya memiliki sejumlah wilayah berstatus ‘Awas’.

Sementara di sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga memperingatkan El Niño dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, sehingga pengendalian diperketat pada kawasan perkebunan. 

Jadi dampaknya tidak berhenti pada beras. Kekeringan yang berkepanjangan berpotensi menekan berbagai komoditas pertanian melalui keterbatasan air, perubahan kalender tanam, hingga meningkatnya risiko gangguan produksi.

Bagaimana Kekeringan Menekan Produksi Pangan?

Dampak kekeringan terhadap pertanian dapat muncul melalui berkurangnya ketersediaan air, terganggunya jadwal tanam, hingga meningkatnya risiko penurunan produksi.

Kondisi ini menjadi perhatian terutama ketika periode kering berlangsung panjang dan bertepatan dengan masa persiapan maupun pertumbuhan tanaman.

BMKG sendiri menilai informasi iklim penting untuk menentukan waktu tanam, memilih komoditas yang sesuai, mengelola kebutuhan air, serta mengantisipasi risiko gagal panen akibat cuaca dan iklim ekstrem. 

Risikonya tahun ini juga meningkat karena El Niño dengan intensitas sangat kuat diperkirakan memperpanjang periode kering dan membuat musim hujan 2026/2027 datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia.

BMKG mencatat 529 Zona Musim atau 61,08% wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan.