Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Transmigrasi mendapat tambahan ruang anggaran yang cukup besar untuk tahun anggaran 2027. Pagu kementerian kini mencapai hampir Rp1 triliun setelah memperoleh peningkatan dibandingkan pagu awal.
Kenaikan tersebut membuat Kementerian Transmigrasi membuat ruang lebih besar untuk menjalankan program teknis di lapangan. Sebagian tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat sistem pendukung kementerian.
“Kementerian Transmigrasi saat ini mendapatkan sebesar Rp972.227.000.000 dari anggaran semula Rp400,27 miliar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V, dengan berkat dukungannya, alhamdulillah kami mendapatkan kenaikan pagu anggaran sebesar 137%,” kata Sekjen Kementerian Transmigrasi Edy Gunawan dalam rapat Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/26).
Pagu tersebut kemudian dibagi ke sejumlah unit utama kementerian. Porsi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi.
Dari total anggaran itu, Sekretariat Jenderal memperoleh Rp329,63 miliar. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendapat Rp384,13 miliar, sedangkan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi memperoleh Rp223,93 miliar.
“Alhamdulillah dengan dana yang sebesar Rp972,227 ini kami bisa membagi untuk program-program pembinaan dan program transmigrasi. Jadi alhamdulillah semua untuk dukman tercukupi, kemudian untuk program teknis kita bisa alihkan sebesar 40% yang nanti akan dirinci oleh masing-masing Dirjen,” ujarnya.
Tambahan dana di Sekretariat Jenderal tidak seluruhnya diarahkan untuk belanja rutin. Sejumlah alokasi disiapkan untuk memperkuat sistem informasi, pengembangan kawasan ekonomi, layanan teknologi informasi, hingga dukungan penyelesaian persoalan pertanahan kawasan transmigrasi.
Di tingkat unit teknis, anggaran juga diarahkan untuk menjalankan program prioritas transmigrasi. Pemerintah menyiapkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ekonomi transmigran.
“Dari Rp329,63 miliar, komposisinya untuk anggaran Sekjen itu Rp308,83 miliar atau 93,7% itu berada pada program Dukman, sedangkan Rp20,8 miliar atau 6,3% berada pada program dukungan transmigrasi,” kata Edy.
Anggaran Transmigrasi 2027 Digelontorkan ke 78 Kabupaten/Kota
Kementerian Transmigrasi menyiapkan pelaksanaan program pembangunan kawasan transmigrasi di puluhan daerah pada 2027. Sebanyak 78 kabupaten/kota menjadi sasaran kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Program tersebut mencakup kawasan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah membagi lokasi kegiatan mulai dari Sumatera hingga Papua dengan karakteristik kawasan dan kebutuhan pembangunan yang berbeda.
“Untuk tahun 2024 rencananya akan kami lokuskan kepada sebanyak 78 kabupaten ataupun kota dengan jumlah kawasan transmigrasi 76 kawasan transmigrasi,” kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sigit Mustofa Nurudin dalam kesempatan yang sama.
Sebaran lokasi tersebut mencakup sejumlah wilayah utama di Indonesia. Sumatera menjadi salah satu wilayah sasaran dengan jumlah kabupaten/kota yang cukup besar, disusul Sulawesi dan Kalimantan.
“Untuk di wilayah Sumatera itu ada 22 kabupaten/kota. Kemudian di wilayah Kalimantan ada 12 kabupaten. Untuk wilayah Nusa Tenggara itu ada 7 kabupaten. Untuk wilayah Sulawesi itu ada 24 kabupaten/kota, untuk wilayah Maluku itu ada 3 kabupaten, dan untuk wilayah Papua itu ada 6 kabupaten,” ujarnya.
Pembangunan kawasan akan mengikuti agenda program 5T yang menjadi prioritas Kementerian Transmigrasi. Bentuk kegiatannya tidak hanya berupa pembangunan permukiman, tetapi juga mencakup aspek legalitas lahan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi.
Salah satu agenda diarahkan untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi. Pemerintah juga menyiapkan fasilitasi penerbitan sertifikat hak milik serta pengukuran lahan bagi transmigran.
“Untuk Trans Tuntas diarahkan untuk kita melakukan inventarisasi terhadap HPL-HPL transmigrasi, juga fasilitasi untuk percepatan penerbitan SHM transmigrasi. Kemudian juga untuk ukur bagi lahan, ini terhadap transmigran baik transmigran penempatan T1 maupun T2,” kata Sigit.
Sementara itu, program Transmigrasi Lokal diarahkan untuk mendukung masyarakat lokal melalui pembangunan sarana dan prasarana dasar. Kebutuhan yang disiapkan mencakup jembatan, jalan, air bersih, rumah transmigran, drainase, fasilitas umum hingga pembukaan lahan.
Program lainnya menghubungkan pembangunan kawasan dengan kegiatan ekonomi dan kerja sama lintas sektor. Trans Gotong Royong, misalnya, diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi melalui bantuan sarana produksi, lembaga sosial budaya serta peralatan pascapanen.
“Sedangkan untuk yang program yang kelima, Trans Gotong Royong, ini diarahkan untuk pemenuhan kegiatan kerja sama dengan lintas sektor yang sifatnya untuk mendukung kegiatan mandatori ekonomi seperti fasilitasi lembaga sosial budaya dan juga bantuan sarana produksi pertanian, juga penyediaan alat pasca panen terkait dengan revitalisasi kawasan transmigrasi,” ujarnya.
(fys/wur)
Leave a comment