Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) dapat menembus Rp 160-165 triliun pada akhir 2026. Target setoran ke negara tersebut akan naik dari level per 1 Oktober 2026 yang telah mencapai Rp 141 triliun.
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan bahwa peningkatan penerimaan negara tersebut akan ditopang oleh kontribusi para pelaku usaha pertambangan nasional.
Menurutnya, kerja sama dunia usaha dan pemerintah telah mendorong penambahan pendapatan negara dari sektor pertambangan secara konsisten.
“PNBP kita di tahun 2025 kurang lebih sekitar Rp 130 triliun sekian, kurang lebih Rp 130 sampai Rp 135 triliun dan sekarang per 1 Oktober sudah mencapai tembus di angka Rp 141 triliun. Kita targetkan nanti di 2026 akhir itu bisa mencapai Rp 160-165 triliun,” jelasnya dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Senin (2/11/2026).
Pertumbuhan setoran penerimaan negara tersebut didorong oleh penerapan kebijakan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand) dunia.
Skema pengendalian kuota ekspor batu bara Indonesia yang menguasai 43% atau 540 juta ton dari total perdagangan batubara dunia sebesar 1,3 miliar ton tersebut tercatat berhasil mendongkrak harga batubara kalori 6.333 mencapai US$ 154 per ton.
“Saya katakan kalau begitu, daripada harga diatur oleh asing, barang-barang kita 540 juta itu sama dengan 43% suplai batubara dunia dari Indonesia, saya bilang kalau begitu kita jaga di antara suplai and demand, potong RKAB. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Hari ini harga batubara bisa mencapai 154 dolar untuk kalori 633. Ini strategi,” tambahnya.
Langkah penataan kuota produksi melalui instrumen RKAB ini juga akan diterapkan secara tegas pada komoditas nikel. Pemerintah mencatat total kebutuhan nikel dunia sebesar 3,5 juta ton per tahun, namun saat ini mengalami kelebihan pasokan (oversupply) hingga mendekati 800.000 ton akibat volume produksi yang melimpah.
“Jadi Pak Dirjen, menurut saya, strategi untuk mengendalikan suplai and demand lewat RKAB untuk di nikel lakukan. Saya yang tanggung jawab untuk kebaikan bangsa dan negara. Enggak usah ragu-ragu. Pasti banyak yang protes, saya tahu,” tandasnya.
(wia)
Leave a comment