Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana pemberian suntikan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Lembaga penyedia Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini mengalami permasalahan keuangan, karena dana hasil iuran tidak mampu menutupi kebutuhan pembayaran tagihan ke penyedia fasilitas kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengatakan bahwa anggaran suntikan dana Rp20 triliun itu, diharapkan bisa membuat BPJS Kesehatan melakukan peningkatan layanan.
“Harapan presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antreannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada yang masuk juga bisa dilayani dengan baik,” kata BGS, usai rapat terbatas, di Istana Negara, Senin (28/9/2026).
“Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Rumah sakit juga tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa ada cashflow gap atau arus kas yang bermasalah untuk pembayaran kewajiban kepada penyedia fasilitas kesehatan.
“Sampai bulan ini kita bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp118 triliun sementara manfaat yang kita bayarkan sampai saat ini Rp132 triliun. Jadi ini ada cash flow gap untuk kita membayar fasilitas kesehatan yang sudah dilakukan teman-teman di fasilitas kesehatan,” kata Prihati.
Oleh karena itu, dia berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan jajarannya karena telah memberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun yang mulai cair pada bulan depan.
Prihati menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan cash flow. Pertama, yaitu ada 52 juta peserta yang tidak aktif melakukan pembayaran iuran. Dari perhitungannya jika itu dibayarkan dengan besaran iuran kelas tiga, maka ada sekitar Rp2 triliun setoran yang masuk per bulan, sedangkan setahun bisa mencapai Rp24 triliun.
“Jadi cashflow gap ini tidak ada satu persoalan yang bertanggung jawab tapi ada beberapa hal,” katanya.
Kedua, ada prosedur penyesuaian iuran yang belum bisa dilaksanakan, padahal usulan itu sudah diberikan dari 6 tahun lalu.
“Kita terima (penyesuaian iuran) selama 6 tahun,” katanya.
Ketiga, ada persoalan lain seperti inflasi terhadap biaya medis, pertumbuhan penduduk, pergeseran penyakit, dan peningkatan utilisasi dari berbagai hal.
Keempat, ada persoalan perilaku pemberi fasilitas kesehatan dalam penerapan sistem BPJS, serta penipuan dalam penyelenggaraannya.
“Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan, dan ini juga penting perilaku yang volume based, kita akan geser ke value based,” katanya.
Menurut Prihati perilaku secara volume based membuat para pemberi pelayan kesehatan memilih mengejar jumlah supaya bisa dapat klaim yang lebih tinggi.
“Kita belum ada remunerasi sehingga kalau pelayanan teman-teman itu kalau mengerjakan 15 (pasien) lebih baik dari 10. Karena penghasilannya tambah. Ini akan kita tegakkan ke depan untuk bisa value based, dan itu juga kita janjikan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada peserta yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran,” kata Prihati.
(emy/haa)
Leave a comment