Hari Pahlawan dan Ironi Minyak Goreng

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Hari ini, 10 November, kita kembali mengenang perjuangan para pahlawan. Namun, ada ironi yang perlu kita renungkan di Hari Pahlawan tahun ini. Di tengah gegap gempita implementasi B50 yang telah berlaku penuh sejak berakhirnya masa transisi pada 30 September 2026, publik justru disuguhi narasi besar lain yang tampak terpisah: harga minyak goreng yang terus merangkak naik. Keduanya terlihat sebagai isu energi dan pangan. Padahal, ada satu titik temu yang jarang dibicarakan: kualitas dan efisiensi di hilir pengolahan minyak sawit.

Di tengah semua itu, PT Agrinas Palma Nusantara, salah satu entitas BUMN di bawah naungan Agrinas, ditugaskan mengelola lahan sawit negara. Perusahaan ini adalah transformasi dari PT Indra Karya (Persero) melalui PP Nomor 3 Tahun 2025, dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto: swasembada pangan, swasembada energi, dan penyaluran subsidi yang tepat sasaran.

Mayoritas sahamnya kini berada di bawah Danantara Indonesia. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan bahwa suntikan modal tidak akan melalui penyertaan modal negara, melainkan dari dividen BUMN yang dikelola Danantara. Artinya, secara desain fiskal, Agrinas Palma diharapkan berdiri di atas kaki
sendiri, sebuah ekspektasi yang hanya bisa dipenuhi jika rantai nilai hilirnya benar-benar efisien.

Paradoks “Raja Sawit” yang Mulai Kehabisan Minyak
Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar dunia. Tapi pada 2026, untuk pertama kalinya dalam proyeksi industri, produksi CPO nasional turun dari 51,6 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 49,2 juta ton.

Konsumsi domestik terus meningkat seiring mandat B50. Pada awal implementasi B50 di Juli 2026, harga minyak goreng curah sudah berada di Rp19.633 per liter, dan tren ini cenderung terus meningkat. Sementara itu, Minyakita, yang seharusnya menjadi jaring pengaman, dijual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik dagang. Ia adalah sinyal bahwa bahan baku berkualitas untuk minyak goreng domestik semakin terdesak oleh kebutuhan biodiesel. Risikonya jelas: protein hewani yang layak dikonsumsi rumah tangga berpenghasilan rendah membutuhkan minyak goreng sebagai medium pemasakan. Jika minyak mahal atau kualitasnya tidak stabil, asupan gizi keluarga, yang sudah defisit, semakin terancam. Ini bukan isu dapur. Ini isu daya saing generasi.

Ambisi B100 yang Menabrak Realitas Hilir
Mandat B50 berpayung hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025, dengan masa transisi hingga 30 September 2026. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menyatakan ambisi berikutnya: B100, dengan klaim penghematan devisa Rp200 triliun hingga Rp300 triliun dari impor solar.

Tapi ada dua masalah yang tidak disebut dalam narasi optimisme itu. Pertama, B50 menuntut standar kualitas biodiesel yang lebih ketat. Standar ini hanya bisa dipenuhi jika bahan baku CPO yang masuk ke unit biodiesel memiliki kualitas yang konsisten.

Artinya, tekanan bukan hanya pada produksi CPO, tetapi pada kemampuan refining, proses pemurnian minyak, dan pretreatment, perlakuan awal sebelum minyak diolah lebih lanjut. Kedua, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi tulang punggung kedaulatan protein menghadapi persoalan yang lebih rumit dari sekadar anggaran.

Refining yang Belum Siap Menanggung Beban Kebijakan
Kondisi refining dan pretreatment minyak sawit Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan B50 dan MBG secara bersamaan. Sebaran kapasitas tidak merata dan sebagian besar teknologi masih konvensional. Pabrik refining baru dengan teknologi digital dan kapasitas memadai masih merupakan pengecualian.

Sebagian besar kapasitas refining tersebar di Sumatera dan Jawa, sementara wilayah dengan potensi bahan baku besar seperti Kalimantan dan Papua justru memiliki kapasitas hilir yang terbatas. Toleransi terhadap fluktuasi kualitas bahan baku juga sangat rendah.

Ketika produksi CPO turun dan bahan baku memiliki kadar asam lemak bebas (FFA) serta fosfor yang lebih tinggi, proses degumming bleaching, deodorization konvensional, tiga tahap standar pemurnian minyak, kehilangan efisiensi. Minyak netral yang hilang meningkat, dan kualitas produk akhir menjadi tidak konsisten. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan dengan menambah kapasitas produksi hulu; ini persoalan desain proses di hilir.

Beban limbah pun menjadi tanggungan daerah, dan komplain publik atas persoalan ini bukan lagi spekulasi. Spent bleaching earth (SBE), limbah padat dari tahap pemucatan yang mengandung residu minyak dan logam berat, masih sering ditumpuk di lahan terbuka atau menunggu pembeli luar provinsi karena biaya pengolahan tinggi.

Di Bontang, Kalimantan Timur, tumpukan SBE menjadi sorotan panitia khusus tata ruang di lembaga legislatif daerah pada Oktober 2026. Di tingkat nasional, anggota dewan yang membidangi energi dan lingkungan pada September 2026 menyerahkan bukti pengaduan masyarakat Riau terkait dugaan pencemaran sungai di Kuantan
Singingi akibat limbah pabrik kelapa sawit.

Ketika proses refining tidak dirancang untuk meminimalkan limbah sejak awal, konsekuensinya merembes ke sungai, ke permukiman, dan pada akhirnya ke meja perundingan legislatif daerah-dengan pemerintah daerah menanggung beban pengawasan, mediasi, dan pemulihan lingkungan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Terakhir, standar kualitas untuk program gizi belum menjadi acuan dalam refining. Minyak goreng yang masuk ke dapur MBG harus memenuhi standar keamanan pangan, tetapi juga idealnya mempertahankan mikronutrien yang relevan dengan target gizi.

Deodorisasi suhu tinggi yang tidak terkontrol menghilangkan tocopherol dan tocotrienol, antioksidan alami yang dibutuhkan untuk fortifikasi vitamin A dan E. Dalam kondisi teknologi yang ada, kualitas gizi minyak goreng bukanlah parameter yang dioptimalkan; yang dioptimalkan adalah FFA dan warna.

Idealnya, dan Sayangnya Belum Terjadi
Ada sebuah rantai yang secara desain seharusnya sudah berjalan, tetapi kenyataannya belum tersambung. Sejak Oktober 2026, Kementerian Perdagangan melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai distributor tingkat pertama Minyakita untuk jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional melarang SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, unit pelaksana dapur MBG-menggunakan MinyaKita untuk operasional, agar subsidi tetap tepat sasaran. Artinya, secara kebijakan, ada dua jalur yang seharusnya bertemu: minyak goreng berkualitas yang tersedia melalui KDKMP, dan dapur SPPG yang membutuhkan minyak goreng untuk memasak makanan bergizi bagi puluhan juta penerima manfaat.

Idealnya, KDKMP menjadi titik distribusi minyak goreng kualitas pangan yang harganya wajar, dan SPPG membeli dari KDKMP setempat. Rantai ini akan memperkuat ekonomi desa, memastikan kualitas minyak yang digunakan, dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok panjang.

Yang terjadi saat ini belum demikian. KDKMP baru mulai berperan sebagai penyalur Minyakita, bukan sebagai penyedia minyak goreng kualitas premium untuk institusi seperti SPPG. SPPG masih mengandalkan pengadaan sendiri, dengan variasi kualitas yang tidak seragam.

Sementara itu, Komnas HAM mencatat bahwa SPPG justru terkonsentrasi di Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing memiliki lebih dari 4.000 SPPG, sementara Nusa Tenggara Timur dan Papua dengan prevalensi stunting 34-50 persen hanya memiliki kurang dari 300 SPPG. Di wilayah yang seharusnya menjadi prioritas gizi, infrastruktur distribusi minyak goreng yang layak justru paling lemah.

Kesenjangan ini bukan sekadar soal logistik. Ia adalah cermin dari persoalan yang lebih dalam: teknologi refining yang belum mampu menghasilkan minyak goreng dengan kualitas yang konsisten dan harga yang wajar dalam skala yang dibutuhkan. Jika minyak goreng berkualitas tidak tersedia dalam jumlah memadai dan dengan harga yang bisa dijangkau, maka rantai KDKMP-SPPG hanya akan menjadi skema di atas kertas.

Rekomendasi: Modernisasi Refining sebagai Percepatan Program Prioritas Presiden
Sebagai penulis yang pernah mendapat penugasan sebagai Tim Pengawasan Implementasi Program Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri, penulis melihat satu pola yang berulang: Program prioritas presiden sering kali berhenti di tingkat kebijakan, tetapi tersandung di tingkat implementasi teknis.

B50 sudah ditetapkan. MBG sudah berjalan. Agrinas sudah dibentuk. KDKMP sudah dihubungkan dengan Agrinas Pangan. Tapi infrastruktur hilir yang memungkinkan semuanya berjalan dengan kualitas dan efisiensi yang dibutuhkan masih tertinggal.

Rekomendasi penulis adalah menjadikan modernisasi kapasitas refining dan pretreatment minyak sawit sebagai bagian eksplisit dari program prioritas nasional. Alasannya sederhana: kualitas minyak goreng yang beredar di pasar-dan yang seharusnya masuk ke dapur MBG melalui KDKMP-ditentukan oleh teknologi di refining, bukan oleh berapa banyak CPO yang diproduksi di hulu.

Jika pemerintah daerah tidak perlu mengurusi beban limbah dari pabrik yang beroperasi dengan teknologi usang, maka energi pemerintah daerah bisa dialihkan ke pengawasan kualitas pangan dan gizi masyarakat, bukan ke penanganan pencemaran. Dalam kerangka itu, sistem refining dan pretreatment yang terintegrasi, seperti yang dikembangkan oleh pemain teknologi global dengan pengalaman di industri minyak makan dan biodiesel, bukanlah barang mewah.

Kemampuannya menangani bahan baku yang menantang, mulai dari CPO dengan FFA tinggi hingga PFAD (asam lemak sawit distilat, produk sampingan refining) dan UCO (minyak jelantah), dengan degumming, dechlorination, dan bleaching yang presisi, kemudian dilanjutkan dengan deodorisasi dua tahap yang lebih lembut, adalah infrastruktur dasar bagi negara yang ingin mendiversifikasi bahan baku biodiesel sambil tetap menjaga pasokan minyak goreng berkualitas.

Ketika sebuah sistem refining dirancang untuk mempertahankan yield, hasil minyak yang bisa diselamatkan, dari bahan baku yang kualitasnya semakin bervariasi, menekan losses refining hingga level minimum, dan mengurangi beban limbah di sumbernya, maka yang sesungguhnya terjadi adalah perpindahan beban dari pemerintah daerah ke desain proses.

Pemerintah daerah tidak lagi harus mengurusi tumpukan spent bleaching earth atau air limbah yang melebihi baku mutu, karena prosesnya sudah dirancang untuk menghasilkan limbah seminimal mungkin sejak awal. Otomatisasi yang mengurangi ketergantungan pada operator terampil di daerah terpencil, dan teknologi yang memungkinkan pemantauan kualitas secara real-time, adalah kunci untuk memastikan bahwa standar gizi dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, bukan sekadar klaim di atas kertas.

10 November dan Mereka yang Tidak Boleh Dikecewakan
Hari Pahlawan 10 November mengingatkan kita pada satu hal: para pendahulu tidak berjuang untuk Indonesia yang hanya “kenyang” secara statistik, tetapi rapuh secara gizi. Mereka berjuang untuk bangsa yang berdaulat, atas wilayah, atas politik, dan hari ini, atas pangan dan energi.

Kedaulatan energi yang dicanangkan melalui B50 hingga B100 adalah ambisi yang sah. Tapi kedaulatan itu tidak boleh dibangun di atas reruntuhan kedaulatan pangan. Jika B50 menyerap bahan baku berkualitas sementara refining domestik tidak mampu mengimbanginya dengan efisiensi dan kualitas, maka yang terjadi adalah kemunduran halus dalam gizi bangsa.

Pahlawan kita tidak gugur untuk generasi yang otaknya tidak berkembang optimal karena kekurangan protein hewani. Mereka tidak berkorban untuk anak-anak yang tumbuh dengan karbohidrat sebagai raja di piring, sementara minyak goreng, medium pemasakan protein itu sendiri, menjadi barang yang kualitasnya tidak lagi bisa dijamin.