Jakarta, CNBC Indonesia – Kepastian penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) masih ditunggu. Pemerintah belum menetapkan jumlah final penerima bantuan tersebut karena proses pembahasan dan finalisasi data masih berlangsung di Kementerian Keuangan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, data yang tersedia saat ini masih bersifat awal. Masih ada tahapan pemeriksaan untuk memastikan angka penerima yang nantinya ditetapkan benar-benar sesuai dengan kriteria program.
“Itu kan data awal. Saat ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti akan kita validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” kata Yassierli, Senin (9/11/26).
Di sisi lain, persiapan program bantuan tersebut masih berjalan. Namun, belum ada kepastian lebih lanjut mengenai waktu pelaksanaan maupun pengumuman resmi terkait penyalurannya.
“Lagi disiapkan, nanti kita kabarin nanti ya,” ujarnya.
Proses pemutakhiran data juga melibatkan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut perlu dibersihkan dan diperiksa kembali sebelum digunakan sebagai dasar penetapan penerima bantuan.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS TK akan kita cleansing,” kata Yassierli.
Selain BSU, perhatian juga tertuju pada penetapan upah minimum tahun depan. Pemerintah kini memiliki landasan baru setelah undang-undang terkait pengupahan diterbitkan.
Ketentuan mengenai formula pengupahan dapat dilihat dalam aturan tersebut. Sementara itu, gambaran kenaikan atau penurunan upah minimum di masing-masing daerah, termasuk Jakarta, belum dapat dipastikan.
“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” tutur Yassierli.
Dibayarkan Sekaligus
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Kata dia, BSU dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 dan dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU.
“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus,” ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Sabtu, (7/11/2026).
(fys/dce)
Leave a comment