Jakarta, CNBC Indonesia – Perum Bulog memperketat pengawasan terhadap mitra Rumah Pangan Kita (RPK) menyusul maraknya dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Bulog bahkan telah menghentikan izin lima mitra RPK di Jakarta yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan tengah menindaklanjuti ratusan laporan dugaan penyelewengan beras. Saat ini, terdapat sekitar 370 pengaduan yang masih dalam proses verifikasi.
“Jadi tindak lanjut dari kejadian kemarin, kami melaksanakan pembentukan Satgas pengawasan beras secara terpadu, baik dari kami internal SPI (satuan pengawas internal) Bulog, ditambah dengan teman-teman Satgas Pangan,” kata Rizal dalam konferensi pers di Media Center Bulog, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia mengatakan, lima mitra RPK di DKI Jakarta yang terbukti terlibat telah langsung dihentikan operasionalnya. Sementara itu, ratusan laporan lainnya masih harus diverifikasi bersama Satgas Pangan sebelum dilakukan penindakan.
 Sejumlah beras Premium dipajang di rak salah satu mini market di Kawasan Jakarta, Senin (7/9/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Foto: Sejumlah beras Premium dipajang di rak salah satu mini market di Kawasan Jakarta, Senin (7/9/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
|
“Alhamdulillah, seperti yang kemarin disampaikan Pak Mentan/Kepala Bapanas (Amran Sulaiman), ada lebih kurang 370 pengaduan. Nah, 370 pengaduan ini sedang lagi diverifikasi. Setelah diverifikasi, kalau nanti sudah fix betul, akan segera kita tindak lanjuti sesuai dengan wilayah yang diadukan,” ujarnya.
Rizal menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Bulog tidak segan menutup izin usaha mitra RPK tersebut.
“370 laporan itu kalau nanti terbukti, langsung kita close, tutup untuk izin usaha RPK-nya,” tegas dia.
Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan beras yang dapat mengganggu stabilitas harga pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Ramadan dan Idulfitri.
“Nah ini kami terus bersinergi, bahu-membahu, untuk terus menegakkan dan menstabilkan harga-harga pangan. Jangan sampai ada mafia-mafia pangan yang memanfaatkan situasi menjelang Natal, Tahun Baru, ataupun bahkan nanti Ramadan dan Idul Fitri,” kata Rizal.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Satgas Pangan Polri telah meminta pengawasan penyaluran beras SPHP diperketat, terutama terhadap RPK mitra Bulog yang terindikasi melakukan pemesanan dalam jumlah tidak wajar.
Langkah tersebut menyusul terungkapnya sejumlah kasus penyalahgunaan beras SPHP. Modus yang ditemukan antara lain membongkar kemasan beras bersubsidi, memindahkan isinya ke kemasan lain, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan sebelumnya mengungkapkan, penyaluran beras SPHP melalui RPK menjadi salah satu kanal distribusi terbesar.
Pada penugasan pertama periode Maret-September 2026, penyaluran melalui RPK mencapai 193,8 ribu ton atau 23,42% dari total 828 ribu ton. Sementara pada penugasan tambahan sejak Oktober 2026, realisasi melalui RPK mencapai 46,2 ribu ton atau 29,78% dari total penyaluran SPHP sebesar 155,3 ribu ton hingga 5 November 2026.
Bapanas menilai besarnya porsi penyaluran melalui RPK membuat pengawasan terhadap mitra menjadi penting. Terlebih, ditemukan indikasi sejumlah RPK memiliki perputaran stok yang tidak wajar, seperti beras yang habis dalam waktu sangat singkat dan langsung diikuti pemesanan kembali dalam jumlah besar.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengecam keras praktik penyalahgunaan beras SPHP dan meminta pelakunya dihukum berat.
“Ini kejam, ini biadab. Beras SPHP adalah kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan disubsidi pemerintah. Ini pengkhianatan terhadap 115 juta petani sekaligus merugikan konsumen. Produsen dan konsumen sama-sama dikhianati. Kalau ada hukuman terberat, pelaku patut dijatuhi hukuman itu,” tegas Amran dalam keterangannya.
Sebagai informasi, sepanjang akhir Oktober 2026, aparat telah mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan beras SPHP di berbagai daerah. Di Jakarta Timur, polisi mengungkap penyalahgunaan 600 ton beras SPHP pada 28 Oktober 2026.
Sehari kemudian, Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap dua kasus serupa dengan total 3,5 ton beras. Sementara pada 30 Oktober 2026, Polres Pasuruan mengungkap kasus pengoplosan beras SPHP yang mencapai 20 ton.
Pemerintah pun menegaskan pengawasan akan terus diperketat untuk memastikan beras bersubsidi benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
(wur)
Leave a comment