Jakarta, CNBC Indonesia – Prancis bersiap menghadapi gelombang kerusuhan baru. Hal ini terjadi usai Presiden Emmanuel Macron mengumumkan rencana melarang demonstrasi.
Ia mengatakan protes yang terjadi tidak sah. Langkah ini diambil setelah aksi protes yang berujung kerusuhan dan penjarahan mengguncang sejumlah wilayah pada akhir pekan lalu.
“Sabtu lalu, terjadi tindakan politis yang bersifat menghasut oleh kelompok-kelompok kiri radikal yang bertujuan meruntuhkan Republik,” kata Macron memberi peringatan (warning) pada Kamis (22/10/2026), seperti dikutip Reuters.
Pernyataan ini disampaikan seusai Macron bertemu dengan para kepala intelijen dan sejumlah menteri senior. Ia menegaskan demonstrasi yang diselenggarakan kelompok seperti serikat pekerja tetap dapat digelar, tetapi rutenya bisa diubah untuk melindungi tempat usaha.
Pemerintah Prancis juga mempertimbangkan langkah lebih keras terhadap pelaku kerusuhan. Menteri Kehakiman Gérald Darmanin mengusulkan penangguhan hak pilih bagi orang yang melanggar larangan demonstrasi, serta pembatasan akses media sosial bagi mereka yang terlibat dalam kekerasan, penjarahan, atau serangan terhadap polisi.
Sejumlah kota mulai memperketat pengamanan menjelang akhir pekan. Otoritas Marseille dan Lyon telah melarang demonstrasi yang direncanakan pada Sabtu, sementara serikat mahasiswa UNEF dan gerakan Rompi Kuning dilaporkan merencanakan aksi.
Di Paris, pemilik toko mulai memasang papan pelindung pada etalase, sedangkan perusahaan barang mewah Hermès meningkatkan keamanan gerainya.
Ketegangan itu menyusul kerusuhan pada 17 Oktober yang menjadi salah satu gejolak perkotaan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Dua orang telah ditangkap terkait pembakaran balai kota Limoges. Meski malam ketiga pemberlakuan jam malam lokal berlalu tanpa insiden besar di wilayah terdampak, aparat tetap bersiap menghadapi potensi bentrokan baru.
Di balik kerusuhan, terdapat kemarahan publik yang dipicu tekanan biaya hidup, kenaikan biaya energi, dan kekhawatiran terhadap memburuknya layanan publik. Situasi tersebut turut memperuncing pertarungan politik di Prancis, dengan pemerintah menuding kelompok kiri radikal sebagai pihak yang mengobarkan kekacauan, sementara gelombang protes juga melibatkan serikat pekerja dan kelompok mahasiswa.
Dampak ketidakpastian turut terasa di pasar keuangan. Premi risiko utang pemerintah Prancis dibandingkan obligasi Jerman dilaporkan mencapai level tertinggi dalam 15 tahun pada Kamis, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun menyentuh 5,14%, level tertinggi sejak Juli 2002.
(tfa/sef)
Leave a comment