Jakarta, CNBC Indonesia – Gelombang protes warga terhadap ledakan pembangunan pusat data (data center) kini mengancam peta politik di Amerika Serikat (AS). Para pemilih di 10 negara bagian bersiap menentukan nasib industri raksasa kecerdasan buatan (AI) tersebut pada Hari Pemilihan (Election Day) mendatang.
Laporan Reuters mengungkapkan, eskalasi penolakan publik yang meluas dari kubu Demokrat hingga Republik berpotensi menggagalkan berbagai proyek data center senilai miliaran dolar AS.
Situasi ini menempatkan pemerintah lokal maupun federal dalam posisi serba salah. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain terancam kehilangan dukungan konstituen akibat krisis energi dan lingkungan.
Penolakan paling keras membara di Ohio, salah satu pasar data center dengan pertumbuhan tercepat di AS. Menurut data lembaga riset nonpartisan Ballotpedia, warga di lebih dari puluhan wilayah hukum di Ohio akan menguji 21 usulan pembatasan data center bersamaan dengan pemilu sela (midterm elections).
Secara keseluruhan, warga di 38 wilayah hukum lokal di AS bakal memungut suara untuk setidaknya 41 inisiatif pembatasan. Aturan baru ini berpotensi menunda, melarang total, hingga memperketat izin pembangunan fasilitas penyedia daya komputasi AI tersebut.
“Dukungan untuk melarang pembangunan data center tertentu datang dari pemilih Demokrat maupun Republik. Kami semua menginginkan hal yang sama,” tegas penggerak massa lokal dari Conserve Ohio, Jessica Baker, dikutip dari Reuters, Jumat (30/10/2026)
Resiko Listrik, Air, dan Kesehatan Anak
Penolakan lintas partai ini dipicu oleh kekhawatiran masif atas sedotan energi listrik dan konsumsi air skala besar yang dibutuhkan oleh data center. Warga khawatir gempuran fasilitas ini bakal memicu krisis pasokan energi lokal, menaikkan tarif listrik harian, hingga menimbulkan dampak kesehatan bagi anak-anak seperti risiko asma.
Ancaman politik dari pemilih ini langsung menyenggol proyek-proyek raksasa teknologi dunia. Di Sunbury, Ohio, usulan pemungutan suara yang melarang data center berkapasitas di atas 25 megawatt mengancam keberlanjutan mega-proyek data center milik Amazon senilai US$2 miliar (sekitar Rp36 triliun).
Guna meredam amarah warga dan mengamankan proyeknya, pimpinan kebijakan publik Amazon, Shannon Kellogg, sampai harus turun gunung tampil di siaran televisi lokal untuk memberikan penjelasan sebelum hari pemungutan suara.
Industri Tetap Tancap Gas
Meskipun ancaman politik dan pembatasan aturan kian membayangi, industri data center di AS mencatat lonjakan kapasitas konstruksi hingga 48% pada periode Desember 2025 hingga Juni 2026, menurut data firma real estat Cushman & Wakefield.
Para analis menilai, jika pemerintah lokal akhirnya tunduk pada tekanan warga dan mengetok aturan pembatasan, raksasa teknologi diprediksi tidak akan menghentikan ekspansi mereka, melainkan mengalihkan investasi ke wilayah lain yang lebih ramah aturan.
Namun, dengan keterbatasan jaringan listrik nasional serta melonjaknya biaya konstruksi, penolakan masif dari warga lokal di Hari Pemilihan ini menjadi pukulan telak yang berpotensi menghambat ambisi AS dalam memimpin perlombaan AI global.
(fab/fab)
Leave a comment