Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal rencana lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang akan memanfaatkan lahan milik BUMN.
Purbaya mengatakan saat ini pihaknya belum mengetahui lokasi pasti PFII, meski penentuan lokasi berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Lokasi pastinya kami belum tahu. Mungkin seperti itu, mungkin juga nanti kita lihat, kan yang menentukan lokasinya dari kami,” kata Purbaya saat ditemui wartawan usai sidang kanal debottlenecking, Kamis (23/7/2026).
Ketika ditanya apakah dirinya sudah berkomunikasi dengan Danantara terkait lokasi PFII, Purbaya mengaku belum melakukannya.
“Belum, tetapi memang kami pernah melihat mereka (Danantara) mengunjungi beberapa tempat, cuma usulannya kan belum clear. Nanti kita lihat lagi,” lanjut Purbaya.
Terkait pemanfaatan lahan BUMN untuk PFII, pihaknya juga belum mengetahui detailnya dan masih melihat potensi di lokasi lain.
“Belum, kita belum dikasih tahu. Kalau mau, yang punya tanah siapa sih? Nanti kita lihat deh, nanti kita cari,” terang Purbaya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dirinya bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi potensial di Bali.
Lokasi yang ditinjau meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lahan milik BUMN di Bali Barat, hingga lahan BUMN yang berada di sekitar kawasan bandara.
“Kemarin saya dan Pak Rosan sudah meninjau beberapa tempat di Bali. Salah satunya adalah lahan yang dimiliki oleh BUMN di Bali. Kemarin kita lihat beberapa KEK, lahan di Bali Barat, maupun lahan di dekat airport yang dimiliki oleh BUMN. Nah, itu yang menjadi alternatif untuk pendirian PFII,” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Rabu (22/7/2026).
Menurut Airlangga, terdapat sejumlah alasan yang membuat Bali dinilai memiliki daya tarik sebagai lokasi PFII. Selain ketersediaan lahan yang memadai, keberadaan KEK Kesehatan juga menjadi nilai tambah yang dapat mendukung operasional pusat finansial internasional tersebut.
“Pertama, tentu luas lahan. Kedua, lokasi Bali itu sangat cocok karena kemarin sudah ada KEK Kesehatan. Nah, salah satu syarat financial center itu juga harus mempunyai fasilitas kesehatan khusus. Sebab, nanti akan ada para manajer investasi, investor, dan yang lainnya, supaya mereka nyaman dan merasa aman,” ucap Airlangga.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lokasi final PFII. Saat ini, fokus pemerintah masih pada penyusunan aturan turunan setelah DPR mengesahkan Undang-Undang PFII dalam Rapat Paripurna pada Selasa (21/7/2026).
“Iya, nanti kan sesudah Undang-Undang diketok, baru PP-nya disiapkan,” kata Airlangga.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
Leave a comment