Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin mengkaji perijinan investasi perusahaan asing untuk bisnis depo pelabuhan.
Purbaya mengatakan dalam industri depo sebenarnya tidak secara signifikan memerlukan investasi asing, sehingga kue bisnis bisa dialihkan ke UMKM.
“Itu kan di investasi pas ada negative list kan. Ini enggak masuk negative list ya yang untuk depo ini. Padahal kan kita enggak butuh-butuh amat investor asing di situ. Harusnya kan UMKM Indonesia aja. Kenapa dibuka? Sekarang saya tunggu dan kalau mengubah gimana cara mengubahnya?” ucap Purbaya ke pihak BKPM saat sidang Debottlenecking di Gedung Juanda, Jakarta pada Rabu (12/8/2026).
Keluhan mengenai investasi depo oleh perusahaan pelayaran asing tersebut diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Mustofa Kamal Hamka.
Dirinya mengeluhkan adanya fenomena kontrol harga dan volume oleh beberapa depo yang dianggap memiliki kekuatan karena ditunjuk atau teri tegrasi langsung oleh perusahaan pelayaran asing.
“Keadaan makin parah perusahaan asing pelayaran ini membuka depo sendiri artinya mereka bisa akuisisi perusahaan lokal tapi mendominasi dan memomopoli volume,” ujar Mustofa.
Dirinya juga menjelaskan bagaimana pengusaha depo juga harus setor cashback 70% kepada perusahaan pelayaran, sehingga marjin keuntungan yang bisa diterima hanya sisa 30 persen saja.
Mirisnya, kata Mustofa, sebesar 70% pendapatan tersebut masuk ke kantong perusahaan asing,
“Ini bisa kita sampaikan uang didapatkan diterima perusahaan pelayaran dan akan dilarikan ke luar negeri artinya ada capital fly,” ucap Mustofa.
Purbaya yang mendengar keluhan tersebut pun mengaku tidak rela jika ada uang yang seharusnya milik pengusaha domestik harus lari ke luar negeri.
“Apalagi lagi tadi 50-70p ke luar negeri uangnya. Saya gak rela kenapa cadangan devisa saya tergerus untuk hal yang kita bisa kendalikan,” ucapnya.
Maka dari itu, Purbaya mengatakan akan segera berkoordinasi bahkan akan menelpon dan mengundang Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Untuk memecahkan masalah ini sendiri. E pertama coba investigasi tadi penyeragaman tarif di dalam dan di luar pelabuhan. Yang kedua, pelajari juga peraturan trading company asing bisa punya perusahaan depo di sini bisa enggak itu dihapuskan?,” tegas Purbaya.
“Nanti saya panggil lagi 2 minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini. Nanti saya undang menterinya juga sekalian di sini biar bisa mutusin sekalian. Saya panggil lagi 2 minggu lagi di rapat di ruang Kementerian Keuangan ini.”
(haa/haa)
Leave a comment