Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk menguji arah pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan ini membawa ambisi besar, yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas perlindungan sosial, dan mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
Berbagai program prioritas diluncurkan dengan harapan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dua tahun pemerintahan tidak cukup dinilai hanya dari banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan ekonomi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Secara struktural, Indonesia memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, serta perkembangan ekonomi digital memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga juga selama ini menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB), sehingga stabilitas pendapatan dan daya beli masyarakat sangat menentukan arah perekonomian nasional.
Meski demikian, mempertahankan pertumbuhan ekonomi di sekitar lima persen belum tentu cukup untuk menjawab seluruh persoalan pembangunan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi, bahkan mendekati 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Target tersebut mencerminkan ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi. Akan tetapi, akselerasi pertumbuhan tidak dapat dicapai hanya melalui penetapan target atau peningkatan belanja pemerintah. Diperlukan peningkatan produktivitas, investasi berkualitas, penguatan industri manufaktur, perbaikan iklim usaha, serta peningkatan kualitas tenaga kerja.
Di sinilah tantangan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertumbuhan ekonomi harus ditopang oleh perluasan kapasitas produksi nasional, bukan semata-mata oleh dorongan konsumsi dan belanja pemerintah.
Belanja pemerintah memang dapat menjadi stimulus ketika aktivitas ekonomi melemah. Namun, dampak jangka panjangnya akan terbatas jika pengeluaran tersebut tidak meningkatkan produktivitas, memperkuat rantai pasok domestik, atau menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Karena itu, evaluasi pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan komposisinya. Pertumbuhan yang bersumber dari investasi produktif, industri pengolahan, pertanian modern, ekonomi kreatif, dan jasa bernilai tambah tinggi memiliki implikasi berbeda dibandingkan pertumbuhan yang terutama didorong oleh konsumsi jangka pendek.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tambahan aktivitas ekonomi menghasilkan kapasitas produksi yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, dan basis penerimaan negara yang lebih kuat.
Persoalan mendasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan dicapai, melainkan bagaimana hasil pertumbuhan tersebut didistribusikan. Angka pertumbuhan PDB menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pendapatan seluruh kelompok masyarakat meningkat dengan kecepatan yang sama.
Sebuah perekonomian dapat tumbuh, sementara sebagian rumah tangga tetap menghadapi tekanan biaya hidup, pendapatan yang tidak menentu, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Kenaikan pendapatan rata-rata pun dapat menyembunyikan ketimpangan apabila manfaat pertumbuhan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki modal, aset, dan akses terhadap peluang ekonomi.
Situasi tersebut menjadikan daya beli sebagai salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pemerintahan. Masyarakat tidak merasakan kesejahteraan semata-mata dari angka PDB, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, membayar biaya tempat tinggal, memperoleh layanan kesehatan, menyekolahkan anak, serta menyisihkan pendapatan untuk tabungan dan kebutuhan di masa depan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperhatikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah, dan produktivitas. Inflasi yang relatif terkendali belum tentu membuat masyarakat merasa lebih sejahtera apabila harga kebutuhan pokok tetap tinggi dibandingkan dengan penghasilan mereka. Demikian pula, kenaikan upah nominal tidak selalu meningkatkan kesejahteraan apabila tidak diikuti oleh kenaikan produktivitas dan kemampuan untuk membeli barang dan jasa.
Tantangan tersebut semakin relevan bagi pekerja informal dan pelaku UMKM yang pendapatannya cenderung fluktuatif. Mereka sering kali tidak memiliki perlindungan sosial, kepastian penghasilan, dan akses pembiayaan yang memadai. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi harus diukur melalui perbaikan pendapatan riil dan ketahanan ekonomi rumah tangga, bukan sekadar kenaikan angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan sejumlah program sosial dan pembangunan manusia sebagai prioritas. Salah satu yang paling menonjol adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Program ini memiliki dasar ekonomi yang kuat karena masalah gizi dan ketimpangan akses pangan dapat memengaruhi kemampuan belajar, kesehatan, dan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, besarnya tujuan tidak dengan sendirinya menjamin keberhasilan pelaksanaannya. Program MBG perlu dinilai berdasarkan ketepatan sasaran, kualitas makanan, keamanan pangan, efisiensi pengadaan, serta dampaknya terhadap status gizi penerima. Penggunaan anggaran yang besar harus menghasilkan manfaat yang terukur, bukan hanya berhenti pada jumlah porsi yang dibagikan atau jumlah unit pelayanan yang dibentuk.
Dari perspektif ekonomi, MBG juga membuka peluang untuk memperkuat perekonomian lokal. Jika kebutuhan bahan pangan dipenuhi melalui petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM setempat, program ini dapat menciptakan pasar yang relatif stabil bagi produsen domestik. Perputaran uang di daerah berpotensi meningkat, sementara rantai pasok pangan lokal memperoleh kesempatan untuk berkembang.
Namun, peluang tersebut tidak muncul secara otomatis. Pengadaan yang terkonsentrasi pada pemasok besar, ketidakjelasan standar harga, lemahnya kapasitas kelembagaan petani, dan keterlambatan pembayaran dapat menghambat partisipasi produsen kecil. Bahkan, permintaan tambahan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pasokan berpotensi menimbulkan tekanan pada harga pangan lokal.
Karena itu, keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas gizi, efisiensi biaya per penerima, keterlibatan produsen lokal, serta dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. Transparansi anggaran, audit berkala, dan evaluasi independen menjadi prasyarat agar program ini benar-benar menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Prinsip yang sama berlaku untuk program prioritas lainnya. Setiap kebijakan membutuhkan indikator hasil yang jelas, sistem pengawasan yang dapat dipercaya, dan mekanisme koreksi apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan. Dalam pengelolaan keuangan negara, keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat anggaran terserap, melainkan oleh seberapa besar manfaat publik yang dihasilkan dari setiap rupiah belanja.
Tantangan kesejahteraan berikutnya terletak pada penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak menghasilkan pekerjaan berkualitas akan sulit diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Persoalan ini penting karena banyak rumah tangga di Indonesia menggantungkan hidup pada upah, usaha kecil, dan pekerjaan informal yang rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.
Angka pengangguran terbuka memang penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kualitas pasar kerja. Seseorang dapat tercatat bekerja, namun hanya memperoleh jam kerja yang terbatas, pendapatan yang rendah, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan keterampilannya. Karena itu, indikator setengah pengangguran, informalitas, upah riil, produktivitas tenaga kerja, dan kepesertaan jaminan sosial perlu diperhatikan secara bersama-sama.
Pemerintah perlu memastikan bahwa investasi baru tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja domestik. Hilirisasi sumber daya alam, misalnya, harus diarahkan untuk menciptakan keterkaitan industri yang lebih luas. Manfaatnya akan lebih besar apabila pengolahan mineral dan komoditas lainnya mendorong tumbuhnya industri pendukung, transfer teknologi, pengembangan keterampilan, serta pemasok lokal.
Selain itu, kelas menengah membutuhkan perhatian khusus. Kelompok ini berperan penting dalam menopang konsumsi, membayar pajak, membangun usaha, dan memperkuat permintaan domestik. Namun, ketika pendapatan tidak meningkat secepat biaya pendidikan, perumahan, transportasi, dan kesehatan, kemampuan kelas menengah untuk menabung dan berinvestasi dapat melemah.
Kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan tidak seharusnya hanya berfokus pada bantuan bagi kelompok termiskin, meskipun perlindungan tersebut sangat penting. Pemerintah juga perlu memperluas lapangan kerja formal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menjaga keterjangkauan layanan publik, dan menciptakan iklim usaha yang memungkinkan masyarakat meningkatkan pendapatan mereka secara mandiri.
Besarnya agenda pembangunan membawa konsekuensi bagi pengelolaan anggaran negara. Pemerintah harus membiayai berbagai program prioritas sekaligus menjaga stabilitas fiskal, memenuhi kewajiban pembayaran utang, serta menyediakan ruang bagi investasi publik jangka panjang.
Di sinilah kualitas belanja negara menjadi sangat menentukan. Anggaran yang terbatas menuntut pemerintah untuk memilih program berdasarkan urgensi, manfaat ekonomi dan sosial, serta dampaknya terhadap produktivitas nasional.
Belanja yang menghasilkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, dan kapasitas industri dapat memperkuat pertumbuhan dalam jangka panjang. Sebaliknya, belanja yang tidak efektif berisiko mengurangi ruang fiskal tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang sepadan.
Program sosial tidak perlu dipertentangkan dengan disiplin fiskal. Perlindungan sosial yang dirancang dengan baik justru dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengurangi kerentanan rumah tangga, dan menjaga permintaan domestik. Persoalannya terletak pada desain program, ketepatan sasaran, kesinambungan pembiayaan, dan akuntabilitas pelaksanaannya.
Pemerintah juga perlu memperkuat penerimaan negara secara berkelanjutan. Perbaikan administrasi perpajakan, perluasan basis pajak yang adil, pengurangan kebocoran penerimaan, dan peningkatan kepatuhan merupakan bagian penting dari agenda tersebut. Namun, peningkatan penerimaan harus disertai kepastian hukum dan administrasi yang tidak membebani usaha produktif secara berlebihan, terutama UMKM yang masih berupaya memperkuat kapasitas usahanya.
Pada saat yang sama, investasi swasta perlu didorong melalui kepastian regulasi, penyederhanaan perizinan, penegakan hukum, serta persaingan usaha yang sehat. Pemerintah tidak mungkin menjadi satu-satunya motor pertumbuhan. Perannya adalah membangun fondasi agar dunia usaha berani berinvestasi, masyarakat memperoleh peluang ekonomi, dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih luas.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memastikan bahwa agenda pertumbuhan memiliki hubungan yang kuat dengan agenda kesejahteraan. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya ada tiga arah kebijakan yang perlu diperkuat. Pertama, menggeser fokus dari sekadar target pertumbuhan ke produktivitas dan penciptaan pekerjaan yang berkualitas. Industri pengolahan, pertanian, perikanan, ekonomi digital, dan UMKM perlu dihubungkan dalam rantai nilai yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kedua, memastikan bahwa program prioritas menghasilkan manfaat yang terukur. Program sosial harus dinilai berdasarkan hasil akhirnya, sementara belanja produktif perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kapasitas ekonomi. Transparansi, pengawasan, dan keterbukaan data harus menjadi bagian integral dari tata kelola pembangunan.
Ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pekerjaan, pengendalian inflasi pangan, perluasan perlindungan sosial, akses pembiayaan yang bertanggung jawab, serta layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
Ketahanan rumah tangga merupakan fondasi penting bagi ketahanan ekonomi nasional karena konsumsi domestik akan lebih kokoh ketika masyarakat memiliki pendapatan yang stabil dan kemampuan untuk menghadapi guncangan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan dua tahun pemerintahan bukanlah semata-mata apakah pertumbuhan ekonomi mendekati target, melainkan apakah pertumbuhan tersebut mulai mengubah struktur kesempatan ekonomi masyarakat.
Dua tahun tentu belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan struktural di Indonesia. Namun, periode ini cukup penting untuk menilai apakah arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki desain program, meningkatkan kualitas belanja, memperkuat produktivitas, dan memastikan manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak warga.
Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya bukan tujuan yang berdiri sendiri, melainkan sarana untuk memperluas kebebasan ekonomi, meningkatkan martabat manusia, dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Jika pertumbuhan hanya terlihat dalam laporan statistik, sementara masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh pekerjaan yang layak, pembangunan belum sepenuhnya mencapai tujuannya.
Dua tahun Prabowo-Gibran, dengan demikian, bukan sekadar tentang capaian pertumbuhan, melainkan tentang ujian untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan. Tantangan terbesar pemerintah bukan hanya membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat, tetapi juga memastikan bahwa hasil pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
(miq/miq)
Leave a comment