Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia menjadi salah satu pemain besar industri perikanan dunia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor ikan segar atau dingin hasil tangkapan Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar US$149,7 juta atau sekitar Rp
Jika seluruh produk perikanan diperhitungkan, nilainya jauh lebih besar. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai US$6,27 miliar pada 2025, naik 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Udang menjadi penyumbang terbesar senilai US$1,87 miliar, disusul tuna-cakalang US$1,04 miliar.
Posisi Indonesia juga besar dari sisi produksi. FAO dalam The State of World Fisheries and Aquaculture 2026 mencatat Indonesia merupakan produsen perikanan tangkap laut terbesar kedua dunia pada 2024 setelah China. Indonesia menyumbang sekitar 9% dari produksi perikanan tangkap laut dunia.
Besarnya potensi tersebut sekaligus membuat keberlanjutan laut menjadi penting bagi industri perikanan.
Penurunan stok ikan, kerusakan habitat hingga kualitas perairan yang memburuk dapat mengurangi pasokan bahan baku dan pada akhirnya berdampak langsung terhadap bisnis perusahaan perikanan.
Laut Besar, Risiko Lebih Besar
Besarnya potensi perikanan Indonesia juga datang dengan risiko yang tidak kecil. Bagi perusahaan di sektor ini, kondisi laut bukan sekadar isu lingkungan, tetapi berhubungan langsung dengan ketersediaan bahan baku dan keberlangsungan bisnis.
Pentingnya pengelolaan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST/ESG) di sektor perikanan juga tercermin dalam standar keberlanjutan global.
Global Reporting Initiative (GRI)13, standar khusus untuk sektor pertanian, akuakultur dan perikanan yang diperbarui pada 2026, menempatkan biodiversitas, praktik perikanan, keamanan pangan hingga supply-chain traceability sebagai isu material.
GRI juga menyoroti overfishing, bycatch dan illegal (IUU) fishing sebagai sejumlah tekanan utama terhadap biodiversitas laut.
Dari sisi investor, isu ini juga semakin diperhatikan. S&P Global menilai isu keberlanjutan menjadi material ketika tidak hanya berdampak terhadap lingkungan atau masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi nilai perusahaan dan daya saing jangka panjang.
MSCI bahkan secara khusus memasukkan aktivitas fishing & aquaculture dalam kerangka penyaringan risiko biodiversitasnya.
Relevansinya bagi Indonesia cukup besar karena industri perikanan nasional masih sangat bergantung pada kualitas stok ikan, kesehatan ekosistem pesisir, serta rantai pasok yang melibatkan banyak nelayan dan pemasok skala kecil.
Dengan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen perikanan terbesar dunia dan eksportir produk laut bernilai miliaran dolar, gangguan pada stok, habitat, maupun tata kelola perikanan dapat cepat merambat ke pasokan bahan baku, biaya produksi, dan akses pasar ekspor.
Emiten Perikanan RI Mulai Perhatikan ESG
Sejumlah emiten perikanan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai memasukkan isu keberlanjutan ke dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Fokusnya umumnya mengikuti posisi perusahaan dalam rantai pasok, mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi hasil laut.
Secara garis besar, fokus ESG tiap emiten berbeda tergantung posisinya dalam rantai pasok.
Perusahaan yang bergerak di penangkapan ikan lebih banyak menghadapi isu stok ikan, ekosistem laut dan praktik penangkapan yang bertanggung jawab. Sementara perusahaan pengolahan lebih terkait dengan ketertelusuran bahan baku, limbah, efisiensi energi dan air, serta mutu dan keamanan produk.
Isu tersebut penting karena bisnis perikanan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan akses pasar. Perusahaan bukan hanya perlu menjaga proses operasionalnya, tetapi juga memastikan ikan atau hasil laut yang masuk ke rantai pasok berasal dari sumber yang legal, dapat ditelusuri, dan tidak merusak keberlanjutan stok.
Pada akhirnya, ESG di sektor perikanan berkaitan langsung dengan kelangsungan bisnis. Stok ikan yang menurun, habitat yang rusak, atau rantai pasok yang tidak transparan dapat meningkatkan risiko pasokan, biaya operasional, sekaligus hambatan masuk ke pasar ekspor.
Perikanan Berkelanjutan Bukan Sekedar Biaya
Penerapan perikanan berkelanjutan memang membutuhkan biaya tambahan, mulai dari sertifikasi, pengawasan pemasok hingga sistem traceability. Namun, pengelolaan yang lebih baik juga dapat memberi manfaat ekonomi.
World Bank memperkirakan pengelolaan yang lebih baik pada tiga perikanan penting di Indonesia Timur dapat menambah manfaat ekonomi tahunan jangka panjang lebih dari US$250 juta.
Investasi pada cold storage, pengolahan dan akses pasar juga berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan sekitar 23%-47%.
Artinya, praktik berkelanjutan bukan hanya soal menjaga lingkungan. Dalam jangka panjang, pengelolaan stok yang lebih baik dapat menjaga pasokan bahan baku sekaligus meningkatkan nilai hasil tangkapan.
Ketika Laut Rusak, Ekonomi Ikut Terdampak
Raja Ampat menjadi contoh bagaimana kondisi ekosistem laut berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi. Kawasan ini menopang perikanan, pariwisata dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pada 2025, aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat memicu evaluasi pemerintah. Kementerian ESDM sempat menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel sebelum pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan di wilayah tersebut karena dinilai melanggar ketentuan lingkungan hidup.
Di sisi lain, Laut Sawu menunjukkan pendekatan berbeda. Nelayan dilibatkan dalam pencatatan hasil tangkapan melalui Crew-Operated Data Recording System (CODRS), yang kemudian digunakan untuk mendukung pengelolaan perikanan berbasis data dan masyarakat.
Dua contoh tersebut menunjukkan satu hal: keberlanjutan laut bukan hanya isu lingkungan. Bagi industri perikanan, kualitas ekosistem dan tata kelola sumber daya pada akhirnya menentukan keberlanjutan pasokan dan nilai ekonomi yang bisa dihasilkan.
Pengelolaan Berbasis Data Jadi Kunci
Bagi perusahaan perikanan, pengelolaan yang baik berarti menjaga sumber bahan baku tetap tersedia dalam jangka panjang.
Karena itu, praktik seperti pencatatan hasil tangkapan, pengelolaan stok, traceability dan keterlibatan nelayan langsung berkaitan dengan keberlangsungan pasokan perusahaan.
Contohnya terlihat di Laut Sawu pada 2025. Nelayan dilibatkan dalam pencatatan hasil tangkapan melalui Crew-Operated Data Recording System (CODRS), yang digunakan untuk mendukung pengelolaan perikanan berbasis data dan masyarakat.
Pendekatan seperti ini relevan bagi emiten perikanan karena semakin baik data mengenai asal, jumlah dan kondisi hasil tangkapan, semakin mudah perusahaan memastikan bahan bakunya berasal dari sumber yang legal, dapat ditelusuri dan dikelola secara berkelanjutan.
Dengan kata lain, pengelolaan keberlanjutan yang baik tidak hanya mengurangi risiko lingkungan, tetapi juga membantu menjaga pasokan bahan baku, akses pasar dan kelangsungan bisnis perusahaan perikanan.
(slm/slm)
Leave a comment