Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan warga turun ke jalanan Praha, Republik Ceko pada hari Minggu. Protes besar-besaran ini meledak setelah anggota parlemen memberikan dukungan awal terhadap perubahan sistem pendanaan media penyiaran publik melalui pemungutan suara yang digelar secara mendadak pada malam hari.
Mengutip Reuters, Senin (26/10/2026), RUU perombakan ini memicu kritik keras lantaran dinilai akan merusak independensi jurnalisme. RUU tersebut akan menghapus biaya langganan rumah tangga yang selama ini mendanai stasiun Televisi Ceko dan Radio Ceko, lalu memindahkan sumber pendanaannya secara langsung ke dalam anggaran negara (APBN).
Pemerintah populis di bawah pimpinan Perdana Menteri (PM) miliarder Andrej Babis, yang didukung oleh partai sayap kanan SPD, tercatat sering bersitegang dengan media publik maupun swasta. Para kritikus secara lantang menolak RUU ini karena akan membuat lembaga penyiaran menjadi sangat rentan terhadap tekanan politik penguasa.
Namun, Babis menepis kekhawatiran tersebut dan mengeklaim bahwa regulasi ini murni untuk menjaga transparansi pendanaan, bukan sebuah serangan terhadap independensi.
Pembacaan pertama usulan tersebut secara tak terduga dibawa ke lantai majelis rendah di luar agenda resmi pada hari Jumat, yang langsung memicu protes berskala kecil. Ketua Parlemen dari partai SPD, Tomio Okamura, bahkan membatasi perdebatan dan secara sepihak menjadwalkan pemungutan suara pada hari Sabtu pukul 04:36 waktu setempat.
Saat ini, RUU perombakan tersebut tengah berada di tahap komite sebelum memasuki proses pemungutan suara lanjutan.
Tokoh pemimpin protes, Mikulas Minar, melontarkan kritik tajam atas pemungutan suara yang dipaksakan pada tengah malam tersebut di hadapan massa yang memadati kawasan bersejarah Alun-Alun Kota Tua di Praha.
“Tuan Babis dan Tuan Okamura, tidak ada seorang pun di negara ini yang percaya bahwa niat Anda murni,” tuturnya.
“Protes ini adalah pesan yang jelas bagi pemerintah ini, bahwa kalian benar-benar telah bertindak terlalu jauh kali ini.”
Di tengah kerumunan yang tak henti-hentinya meneriakkan tuntutan pengunduran diri pemerintah, pihak penyelenggara menyatakan akan merencanakan aksi protes lanjutan.
Perubahan aturan ini diproyeksikan akan memangkas pendanaan Televisi Ceko dan Radio Ceko sekitar 15%, yang berpotensi mulai diberlakukan secepatnya pada tahun depan. Padahal, Televisi Ceko merupakan lembaga penyiaran yang paling banyak ditonton oleh lintas kelompok umur, sekaligus menjadi salah satu sumber berita paling tepercaya di negara tersebut berdasarkan survei Reuters Institute tahun 2025.
Menyikapi hal ini, kelompok partai oposisi lantas membandingkan perombakan tersebut dengan reformasi di Hungaria di bawah mantan PM Viktor Orban, yang dinilai justru memperluas jangkauan dan hegemoni media propemerintah.
Merespons manuver kontroversial ini, European Broadcasting Union bersama 15 kelompok lainnya, termasuk Reporters Without Borders, mendesak adanya perdebatan publik lebih lanjut pada hari Jumat. Mereka secara tegas menuntut penghapusan segala bentuk peraturan yang mengancam keberlanjutan finansial lembaga penyiaran tersebut.
Presiden Republik Ceko, Petr Pavel, turut turun tangan dengan menyerukan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari para ahli independen.
“Republik Ceko termasuk di antara sedikit negara di Eropa Tengah dan Timur di mana sistem layanan publik dan media swasta bekerja dengan sangat baik,” ungkap Pavel.
(luc/luc)
Leave a comment