Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Minggu lalu saya sengaja datang satu jam lebih awal ke sebuah pertemuan bisnis di Bursa Efek Indonesia (BEI), kawasan SCBD, Jakarta. Sudah tiga tahun saya tidak menginjakkan kaki di sini, sejak memilih hidup lebih pelan (slow living) sebagai digital nomad di Bali dan Bogor.
Dulu, kawasan ini adalah napas harian saya. Selepas Subuh, saya bergegas ke Stasiun Bogor, naik KRL commuter line, lalu menyambung dengan ojek online atau TransJakarta. Ribuan orang menjalani rutinitas yang sama.
Sambil menunggu, saya duduk di sebuah kedai kopi lokal dan mengamati orang yang keluar masuk. Dalam satu jam, sekitar 100 orang membeli kopi di sana. Sebagian besar dari mereka anak muda berbusana rapi atau business casual, melangkah cepat dengan ponsel di tangan.
Di beberapa meja, saya mendengar percakapan tentang kondisi bangsa, geopolitik, dan pengaruhnya terhadap pekerjaan mereka. Pekan itu memang terasa berat karena IHSG memerah. Namun yang paling menarik perhatian saya, bagi generasi ini urusan bisnis dan urusan bangsa tidak lagi dipisahkan.
Saya lalu teringat satu hal. Dua minggu lalu, salah satu anggota tim saya meminta izin mengikuti kegiatan peringatan Sumpah Pemuda di Jakarta. Di kedai kopi itu, permintaan izin tersebut terasa punya makna baru.
Pemuda 1928 dan Pemuda Antrean Kopi
Hari Sumpah Pemuda jatuh setiap 28 Oktober. Pada tahun 1928, berbagai organisasi kedaerahan berkumpul di Batavia dalam Kongres Pemuda II: Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lainnya. Mereka datang dengan identitas yang berbeda.
Belum ada negara merdeka, tidak ada modal besar, apalagi teknologi. Yang mereka punya hanya keyakinan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang. Dari keyakinan itu lahir tiga ikrar: bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, Indonesia.
Kini kita sering memperlakukan Sumpah Pemuda sebagai ritual: upacara, unggahan media sosial, lalu selesai. Padahal ia adalah dokumen strategi yang sarat makna. Tanpa kekuatan militer maupun modal, para pemuda itu membangun apa yang sekarang kita sebut shared identity, fondasi yang membuat jutaan orang yang tak pernah bertemu bisa bergerak ke arah yang sama.
Pemuda di kedai kopi SCBD menghadapi lawan yang berbeda. Bukan kolonialisme, melainkan persaingan global, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian ekonomi. Namun semangat dasarnya sama: menolak menjadi penonton dan ingin ikut menentukan arah masa depannya sendiri.
Bekerja dari Mana Saja, Bersatu dengan Cara Baru
Hidup pelan (slow living) bukan berarti berhenti beraktivitas. Maknanya, kita bisa bekerja dari mana saja dan tetap produktif. Ibu saya, 75 tahun, masih aktif bekerja dan terus bepergian, baik untuk urusan kerja maupun pribadi. Tatanan dunia memang berubah sejak pandemi Covid-19. Kini kita bebas memilih bekerja jarak jauh atau datang ke kantor, dan pekerjaan tidak lagi terikat pada satu gedung atau kota.
Perubahan ini ikut mengubah makna persatuan. Dulu persatuan identik dengan kebersamaan fisik: berkumpul di satu ruang, mengibarkan bendera yang sama, menyanyikan lagu yang sama. Kini seorang pemuda di Labuan Bajo dapat bekerja untuk klien di Singapura, berkolaborasi dengan desainer di Yogyakarta, dan berdiskusi dengan investor di Jakarta atau luar negeri, semuanya dalam sehari tanpa berpindah tempat.
Teknologi menghapus jarak, dan seharusnya mempermudah persatuan. Tetapi ia juga membawa risiko: algoritma yang mengurung kita dalam gelembung sempit, hoaks yang menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, dan polarisasi yang dipelihara demi engagement. Pemuda 1928 harus menempuh perjalanan berhari-hari untuk bertemu. Kita punya kemudahan yang tidak mereka miliki, tetapi sering lupa memakainya untuk mempersatukan.
Geopolitik Sudah Sampai ke Antrean Kopi
Anak-anak muda itu membicarakan geopolitik seolah urusan sehari-hari. Dan memang begitu. Ketegangan dagang, fluktuasi harga energi dan komoditas, perubahan arah suku bunga global, hingga persaingan teknologi antarkekuatan besar, semuanya mengalir sampai ke harga barang, ketersediaan lapangan kerja, dan peluang usaha rintisan.
Dulu, menguasai satu bidang saja sudah cukup bagi saya. Sekarang itu tidak lagi memadai, sebab semuanya saling terhubung. Minggu ini kita melihat contohnya: kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan memicu protes dari sejumlah negara di kawasan, dan tanggapan atas protes itu pun beragam. Kita perlu menimbang berbagai sudut pandang sebelum menentukan sikap. Satu hal yang pasti, peristiwa di Kalimantan kini bisa diketahui seluruh dunia dalam sekejap.
Dulu geopolitik dibahas di ruang diplomasi. Kini ia dibahas di antrean kopi karena dampaknya langsung terasa. Bagi saya, ini kabar baik. Bangsa yang warganya melek geopolitik lebih sulit dipecah belah dan lebih jeli membaca peluang. Pemuda 1928 pun membaca zamannya. Mereka paham bahwa nasib Hindia Belanda terkait dinamika dunia, dari bangkitnya nasionalisme Asia hingga gagasan hak menentukan nasib sendiri.
Namun memahami saja tidak cukup. Yang menentukan adalah apakah pemahaman itu menjadi tindakan produktif: membangun bisnis, membuka lapangan kerja, menghasilkan inovasi bernilai tambah, dan tidak sekadar menjadi pasar bagi produk bangsa lain.
Bonus Demografi: Peluang yang Tidak Menunggu
Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Struktur usia yang didominasi penduduk produktif inilah yang kita sebut bonus demografi, dan para ekonom sering mengingatkan bahwa jendelanya terbatas.
Jika dikelola dengan baik, ia bisa mendorong kita menuju Indonesia Emas 2045. Jika tidak, ia bisa berubah menjadi beban: pengangguran muda, keterampilan yang tidak sesuai kebutuhan industri, dan ketimpangan yang melebar.
Pemandangan di SCBD menunjukkan sisi optimistis cerita ini. Tetapi SCBD bukan seluruh Indonesia. Di luar kawasan itu, banyak pemuda belum punya akses internet stabil, pendidikan berkualitas, atau modal untuk memulai usaha. Jika Sumpah Pemuda adalah soal persatuan, maka persatuan hari ini harus mencakup pemerataan kesempatan. Tidak boleh ada pemuda tertinggal hanya karena ia lahir di tempat yang salah.
Tiga Ikrar, Dibaca Ulang di Usia ke-98
Tahun ini kita memperingati Sumpah Pemuda ke-98. Izinkan saya membaca ulang tiga ikrar itu dengan kacamata hari ini, sebagai pengingat pentingnya sejarah.
Satu tanah air. Tanah air pemuda hari ini melampaui peta fisik. Ia mencakup ruang digital, rantai pasok global, dan ekosistem inovasi. Menjaganya berarti membangun kedaulatan di semua ruang itu: data, teknologi, dan pangan, bukan hanya wilayah.
Satu bangsa. Bangsa yang satu bukan bangsa yang seragam. Ia mampu bekerja sama lintas latar belakang, entah antara korporat dan startup, Jakarta dan daerah, generasi tua dan muda. Ibu saya yang masih aktif bekerja di usia 75 tahun adalah pengingat bahwa semangat muda bukan monopoli usia.
Satu bahasa. Bahasa Indonesia adalah perekat yang diwariskan para pemuda 1928. Di tengah arus bahasa asing di ruang kerja, kita tidak perlu anti-asing, tetapi perlu bangga. Bahasa persatuan juga harus mampu menjelaskan sains, bisnis, dan teknologi dengan jernih.
Bekerja dari Mana Saja, Berjanji untuk Siapa Saja
Saya meninggalkan kedai kopi itu dengan satu pikiran. Dunia kerja telah berubah, dan ya, pekerjaan bisa dilakukan dari mana saja. Tetapi pertanyaan yang sama seperti pada 1928 tetap berlaku: untuk siapa kita bekerja, dan bangsa seperti apa yang ingin kita bangun?
Pemuda 1928 tidak menunggu kondisi ideal untuk berikrar. Mereka justru berikrar saat kondisi paling tidak ideal. Generasi hari ini punya modal yang jauh lebih besar: teknologi, jejaring global, dan bonus demografi. Yang diperlukan adalah kemauan untuk menyatukannya dalam satu arah.
Mungkin sudah saatnya kita menambahkan satu ikrar tak tertulis bagi diri sendiri: bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan, dari kafe di Ubud, kantor di SCBD, atau rumah di Bogor, ikut menambah nilai bagi Indonesia. Itulah cara paling nyata merayakan Sumpah Pemuda di abad ke-21.
Selamat Hari Sumpah Pemuda. Indonesia menunggu kerja nyata kita.
(miq/miq)
Leave a comment