Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung akan menyiapkan tiga prioritas terkait reformasi pajak setelah Purbaya Yudhi Sadewa tak lagi menjadi Menteri Keuangan (Menkeu).
Adapun tiga prioritas utama tersebut yakni modernisasi administrasi perpajakan, perluasan basis pajak dan penguatan kepatuhan secara berkeadilan, serta penciptaan sistem pajak yang adil, dapat diprediksi, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi global.
“Kami ingin membahas 3 prioritas untuk reformasi perpajakan di forum ini, agar memperkuat fondasi perpajakan di Indonesia,” kata Juda dalam paparannya di International Tax Conference, Rabu (16/9/2026).
Hal ini, menurutnya, menjadi penting untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan target untuk memperkecil defisit anggaran sebesar 2,4% dari produk domestik bruto (PDB).
“Mencapai kedua tujuan tersebut membutuhkan mobilisasi pendapatan yang lebih kuat, kualitas belanja yang lebih baik, dan pembiayaan yang prudent, karena itu, reformasi perpajakan adalah inti dari strategi fiskal kami,” terang Juda.
Juda menegaskan reformasi pajak tidak dapat ditempuh hanya dengan bermodalkan ambisi semata, tetapi perlu didukung dengan komitmen untuk melaksanakan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policymaking).
Lebih rinci, dari tiga prioritas tersebut, modernisasi administrasi perpajakan yakni memodernisasi teknologinya, di mana wajib pajak harus dipermudah untuk melakukan proses administrasi pajak seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan membayar pajak.
Sedangkan prioritas kedua yakni perluasan basis pajak, pihaknya menilai penggunaan data pihak ketiga dan pengawasan berbasis risiko dapat membantu otoritas pajak dalam mengidentifikasi ketidakpatuhan dan menentukan prioritas pemeriksaan.
“Reformasi ini mencakup kerja sama internasional yang lebih kuat, penyelesaian sengketa yang lebih baik, dan kebijakan yang mengakomodasi kondisi wajib pajak,” ujar Juda.
(chd/haa)
Leave a comment