Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah tawaran yang tampak menggiurkan ditujukan kepada warga Hazle Township, Pennsylvania, Amerika Serikat. Setiap rumah tangga akan diberi tunai sebesar US$ 10.000 atau sekitar Rp 154 juta jika mereka menyetujui pembangunan data center raksasa di daerah mereka. Namun jawaban warga bulat menolak.
Proyek bernama Project Hazelnut yang dikembangkan NorthPoint Development berencana membangun kampus data center seluas lebih dari 1.300 hektare.
Demi memuluskan proyek mereka, pengembang menyatakan beberapa komitmen. Pengembang berjanji memberikan Rp 154 juta langsung ke setiap rumah tangga yang memenuhi syarat, dana komunitas Rp 231 miliar untuk pendidikan, pelatihan kerja, dan fasilitas umum, lalu lebih dari 2.000 lapangan kerja selama pembangunan dan operasi, serta mempertahankan area hutan seluas 1.100 hektare.
Kendati hampir 17% warga hidup di bawah garis kemiskinan, tawaran itu justru ditolak. Banyak warga menyebutnya seperti suap.
“Uang itu setetes air di lautan dibanding kerugian yang akan kita tanggung,” ujar Ed Negra, warga yang juga pemilik usaha kecil. “Nilai properti kita akan jatuh drastis. Jika ini bukan suap, saya tidak tahu apa namanya lagi.”
Warga lain, Brian Malloy, menambahkan, “Kami tidak menjual lingkungan tempat tinggal kami.”
Penolakan ini bukan tanpa alasan. Di kota kecil terdekat, Archbald, rencana enam kampus data center telah memicu kemarahan warga. Pusat data itu menempati hingga 14% wilayah kota, menguras pasokan listrik, menaikkan tarif energi, dan menimbulkan kebisingan siang malam.
Dewan kota yang menyetujui rencana itu justru digulingkan oleh warga.
Warga Hazle Township khawatir kebutuhan listrik raksasa akan menaikkan tarif seluruh warga dan mesin pendingin yang beroperasi 24 jam menimbulkan kebisingan konstan. Selain itu, penggunaan air pendingin berisiko mengganggu pasokan warga. Terakhir, harga properti bisa anjlok karena dekat dengan aktivitas industri.
Kekhawatiran warga memuncak karena proses persetujuan justru dipercepat. Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro memasukkan proyek ini ke dalam program jalur cepat, sehingga izin diselesaikan lebih singkat.
Penolakan warga di berbagai tempat kini menjadi risiko nyata bagi raksasa teknologi. Menurut laporan Reuters, pada kuartal pertama 2026 saja, 75 proyek data center menghadapi penolakan warga secara terorganisir. Total nilai investasi yang terancam mencapai US$ 130 miliar atau sekitar Rp 2.000 triliun.
Para investor mulai menyadari bahwa membangun infrastruktur AI tidak hanya soal listrik dan kabel. Ia juga soal izin warga dan uang tidak selalu mampu membelinya.
(dem/dem)
Leave a comment