Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan sejumlah insentif yang dikucurkan untuk mendorong daya beli, memperluas pembiayaan, sekaligus mendorong inklusi keuangan untuk pemerataan ekonomi rakyat.
Dari segi upaya mendorong daya beli, pemerintah mengucurkan Rp17,55 triliun bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 untuk 13,3 juta pekerja.
“Ini juga akan menggunakan rekening yang sama. Jadi ini akan mulai kita gunakan di kuartal ke-4 Ini untuk mereka,” ujar Airlangga Rakornas TPAKD Tahun 2026, Kamis (22/10/2026).
Pemerintah juga meluncurkan program satu orang satu rekening. Ini merupakan program pembukaan rekening bagi Warga Negara Indonesia (WNI) usia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening. Anggarannya adalah Rp1,28 triliun karena pemerintah menyiapkan Rp50.000 sebagai setoran awal untuk sekitar 25 juta orang.
Dalam kaitan itu, pemerintah juga menanggung pajak penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta. Pada 2027, pemerintah akan memperluas insentif ini untuk seluruh sektor, tak hanya terbatas pada padat karya dan pariwisata seperti tahun ini.
Di sisi lain, pemerintah juga meluncurkan insentif untuk memperluas pembiayaan sekaligus mendorong inklusi keuangan untuk pemerataan ekonomi rakyat. Pertama, menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah menyediakan anggaran Rp300 triliun untuk program ini. Hingga 20 Oktober 2026, realisasinya adalah Rp257,84 triliun dengan 4 juta debitur.
“Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, kredit alsintan juga terus didorong, kredit industri padat karya, kredit industri program perumahan,” ujarnya.
Terbaru, pemerintah mendorong Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS), yaitu skema kredit program yang menyediakan pembiayaan produktif dengan suku bunga/marjin 8% flat per tahun, plafon hingga Rp15 juta per akad, dan tanpa persyaratan agunan tambahan, bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun yang akan memulai usaha.
Selama ini pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera, menanggung bunga pembiayaan di kisaran 18-25% per tahun, jauh di atas beban yang ditanggung pelaku usaha berskala besar. Pemerintah juga memberikan bantuan inkubasi dengan dana Rp50 juta hingga Rp200 juta untuk modal bagi pondok pesantren.
“Berbagai pondok pesantren sudah kami bantu seperti pondok pesantren Al Muhajirin di Jawa Barat santrinya 7.000; pesantren Nurul Iman santrinya lebih dari 20.0000; kemudian di pondok pesantren Gedongan Cirebon dan banyak lain. Jadi ini juga sudah membantu dan menjangkau kaum santri,” ujarnya.
Terakhir, penyaluran kredit di daerah. Perinciannya adalah Jawa Tengah Rp45,46 triliun; Jawa Timur sebesar Rp41,84 triliun; Jawa Barat Rp27,76 triliun; Sumatra Utara Rp14,8 triliun; dan Sulawesi Selatan Rp14,65 triliun. Pemerintah juga menjangkau wilayah Indonesia bagian Timur, yakni Nusa Tenggara Timur Rp2,6 triliun; Maluku Rp1 triliun; dan Papua Rp1,76 triliun.
(dce)
Leave a comment