Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan kemungkinan bakal dipangkasnya kuota produksi bijih nikel pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027.
Hal ini dengan mempertimbangkan harga nikel yang jatuh kembali, bahkan kini sudah berada pada level US$ 15.400-an per ton.
Bahlil mengatakan, pemangkasan produksi bijih nikel ini mengikuti jejak pembatasan produksi batu bara yang sukses mengerek harga batu bara.
“Saya katakan Bapak, untuk RKAB 2027 tetap kita perhatikan supply and demand. Kalau batu bara kan sekarang udah bagus nih, idealnya kan harganya bagus, produksinya banyak. Kalau itu udah kita punya format kalau batu bara, sekarang kan nikel, nikel kan harga jatuh nih sekarang,” tutur Bahlil saat ditemui di sela acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di Jiexpo, Senin (2/11/2026).
“Nikel itu kalau konsumsi dunia itu 3,5 juta. Sekarang kapasitas produksi over supply kita 700-800 ribu. Nah kalau ini terus kita pertahankan, pasti harganya akan jatuh lagi,” ujarnya.
“Karena itu kita akan lakukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan berapa totalnya. Dan kemudian itu yang kita lakukan produksi. Dan 65% suplainya dari Indonesia, masa harganya diatur oleh orang,” ungkapnya.
Lalu, saat ditegaskan kembali, apa artinya dirinya akan memangkas produksi bijih nikel pada 2027? Dia pun menjawab, “Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Selama kalau harganya bagus, kalau harga bagus boleh dong lebih tinggi. Tapi kalau harga rendah, masa kita mau produksi banyak.”
Rencana Moratorium Smelter
Pada saat membuka acara Minerba Convex 2026, Bahlil mengatakan pemerintah tengah mengkaji wacana moratorium atau pembatasan izin pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) baru yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.
Hal itu untuk mendorong industri dalam negeri menghasilkan produk akhir, sehingga memberikan nilai tambah yang utuh untuk Indonesia.
Bahlil mengungkapkan bahwa porsi proyek hilirisasi, termasuk nikel, di dalam negeri saat ini masih didominasi produk setengah jadi atau produk dengan olahan 50%-60% dari produk jadi. Bahlil mengaku dirinya sudah menginstruksikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk menghitung kelayakan kelanjutan izin smelter berproduk setengah jadi tersebut.
“Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini meledak sekarang. Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?” katanya dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Alasan utama rencana pengkajian moratorium tersebut adalah agar bahan baku setengah jadi di dalam negeri tidak semuanya diekspor, melainkan diolah lebih lanjut menjadi barang jadi di dalam negeri.
“Untuk produk untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya apa bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji, Bapak Ibu semua,” tegasnya.
Alasan lainnya adalah kekhawatiran terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) produk komoditas di pasar global yang dapat menekan harga. Saat ini, total kebutuhan nikel dunia mencapai 3,5 juta ton per tahun, namun terjadi kelebihan pasokan hingga hampir 800.000 ton akibat produksi yang melimpah.
“Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jor-joran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?” tambahnya.
Nikel RI Banjiri Dunia
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat total produksi nikel olahan hasil hilirisasi di dalam negeri mencapai 2,5 juta ton pada 2025. Capaian produksi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemasok utama yang menguasai hingga 60% kebutuhan nikel dunia.
Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah sempat memaparkan bahwa total kapasitas produksi fasilitas pemurnian nikel nasional pada 2025 telah mencapai 2,7 juta ton Ni. Ia menyebut produksi tersebut berasal dari pengolahan jalur pirometalurgi dan hidrometalurgi yang beroperasi di dalam negeri.
“Pada tahun 2025 total produksi nikel nasional telah mencapai 2,5 juta ton nikel dalam bentuk produk intermediate (setengah jadi) yang terdiri dari 2,05 juta berupa produk-produk NPI, FeNi dan Matte, serta 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP – Nikel Sulfat,” ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).
Pihaknya mengestimasi produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 akan mengalami penurunan sebesar 3,5% hingga 4% dibanding capaian 2025. Meski begitu, volume produksi diproyeksikan kembali meningkat pada 2027 seiring bertambahnya kapasitas dari proyek-proyek baru.
“Pada tahun 2027 akan ditandai oleh penambahan kapasitas produksi dari proyek-proyek hidrometalurgi berbasis HPAL yang akan selesai tahap konstruksinya, dalam waktu dekat memasuki tahapan komisioning dan operasi penuh,” paparnya.
Penambahan kapasitas dari proyek HPAL tersebut difokuskan pada pengolahan nikel bahan baku baterai kendaraan listrik. Kapasitas produksi MHP nasional yang sebesar 450 ribu ton pada 2025 diperkirakan meningkat melebihi 900 ribu ton nikel pada akhir 2027.
“Jumlah produksi sebesar itu telah menjadikan Indonesia sebagai pemasok nikel terbesar di dunia (~60%),” tandasnya.
(wia)
Leave a comment