Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris (Foreign, Commonwealth and Development Office/FCDO) menggelar aksi mogok kerja, Rabu waktu setempat. Aksi ini dipicu rencana pemerintah Inggris yang akan melakukan efisiensi, memangkas 2.000 posisi pegawai.
Mereka tergabung dalam Public and Commercial Services Union (PCS), serikat pekerja terbesar yang mewakili PNS dan pegawai sektor publik di negeri itu. PSC menolak restrukturisasi yang dinilai mengancam keberlangsungan pekerjaan para pegawai.
Mengutip IER, Jumat (24/7/2026), dalam kesempatan yang sama, PCS mengumumkan tambahan dua hari mogok kerja yang akan digelar pada 12 Agustus dan 26 Agustus 2026. Selain itu, serikat juga akan menggelar action short of strike (ASOS) atau aksi protes tanpa mogok penuh mulai 31 Juli di luar jadwal mogok.
Ini merupakan aksi mogok pertama pegawai FCDO sejak 2011. Sebelumnya penolakan muncul dari pihak kementerian, di mana lembaga negara itu tak memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK)dalam program restrukturisasi FCDO2030.
Dilaporkan bahwa PCS telah menyurati Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, untuk meminta campur tangan dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Menurut serikat, rencana pemangkasan 15% hingga 25% tenaga kerja berisiko menghilangkan banyak pegawai berpengalaman di tengah berbagai krisis internasional, termasuk konflik di Timur Tengah.
Serikat menilai pemerintah masih memiliki kesempatan memperbaiki hubungan dengan para pegawai melalui dialog yang lebih terbuka. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah PHK yang tidak diperlukan sekaligus menjaga kemampuan FCDO menjalankan tugas diplomatik, pembangunan internasional, dan layanan konsuler.
“Aksi mogok selalu menjadi pilihan terakhir, tetapi manajemen FCDO tidak memberikan pilihan lain kepada anggota kami,” kata Sekretaris Jenderal PCS, Fran Heathcote.
“Sangat tidak dapat diterima ketika sebuah departemen pemerintah terus memaksakan restrukturisasi besar-besaran sambil menolak memberikan jaminan dasar bahwa para pekerja tidak akan dipaksa kehilangan pekerjaan mereka,” ujarnya.
Menurut Heathcote, pemerintah dapat mengakhiri perselisihan ini dengan membatalkan skema PHK wajib dan membuka dialog yang lebih bermakna dengan serikat pekerja. PCS juga mengkritik manajemen FCDO karena dinilai tidak mematuhi prinsip-prinsip PHK aparatur sipil yang telah disepakati sebelumnya, termasuk kurang transparan dan enggan memberikan informasi yang dibutuhkan serikat untuk mengevaluasi dampak restrukturisasi tersebut.
(tps/sef)
Add
as a preferred
source on Google
Leave a comment