Jakarta, CNBC Indonesia – Para pejabat keuangan dunia berkumpul di Bangkok, Thailand, untuk menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank (Bank Dunia) Senin (12/10/2026) hingga 18 Oktober. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak perang di Timur Tengah, lonjakan harga energi, dan beban utang pemerintah yang terus membengkak.
Pertemuan tahunan yang digelar di Queen Sirikit National Convention Center ini menjadi sorotan karena berlangsung ketika ekonomi global menghadapi tekanan dari berbagai arah. Perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran telah memasuki bulan kedelapan, memicu guncangan pasokan energi dan memperbesar risiko inflasi.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan pada Minggu bahwa sekitar 18.000 orang telah terdaftar untuk menghadiri pertemuan tersebut. Jumlah ini meningkat sekitar 4.000 orang dibandingkan pertemuan di luar Washington sebelumnya, yang digelar di Maroko pada Oktober 2023.
Pertemuan tahun ini menjadi agenda tahunan IMF dan Bank Dunia pertama yang digelar di luar Washington dalam tiga tahun terakhir. Namun, di balik besarnya partisipasi, sejumlah pejabat keuangan dunia menghadapi tantangan domestik yang membuat mereka tidak dapat hadir.
Perang Iran dan Krisis Energi Jadi Sorotan
Presiden Bank Dunia Ajay Banga mengatakan ketahanan ekonomi global sejauh ini lebih baik daripada yang dikhawatirkan ketika Iran menutup Selat Hormuz. Jalur tersebut sebelumnya menjadi lintasan sekitar 20% pasokan minyak dunia.
Meski demikian, tekanan baru mulai bermunculan. Harga diesel yang melonjak, kenaikan harga pupuk, serta ancaman fenomena cuaca El Niño yang kuat dapat memperberat tekanan terhadap ekonomi global.
Banga mengatakan kombinasi kenaikan biaya energi, harga pupuk, beban utang, dan risiko cuaca menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara bersamaan. Bank Dunia, menurut Banga, belum merevisi turun proyeksi pertumbuhan globalnya.
Namun, lembaga tersebut terus memantau perkembangan situasi. Di pasar energi, negara-negara kelompok G7 telah menyepakati pelepasan 100 juta barel diesel dan minyak mentah dari cadangan darurat di tengah tekanan untuk menurunkan harga bahan bakar.
Presiden AS Donald Trump juga mengumumkan kesepakatan dengan Rusia untuk memasok tambahan diesel ke pasar global. Washington bahkan memberikan pengecualian sementara terhadap sanksi AS untuk diesel Rusia hingga April 2027. Langkah tersebut menuai kritik dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, yang menilai pelonggaran sanksi tanpa komitmen untuk meredakan perang berisiko memperpanjang konflik.
Sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026, lebih dari 1 miliar barel minyak telah dilepas, terutama dari persediaan komersial di darat. Namun, pelaku industri memperingatkan bahwa persediaan minyak yang dapat diakses pasar global semakin menipis, membuat pasar energi semakin rentan terhadap gangguan pasokan baru dan tekanan kenaikan harga.
IMF Ingatkan Ancaman Utang Dunia
Selain perang dan energi, persoalan utang pemerintah menjadi salah satu agenda utama pertemuan di Bangkok. IMF memperingatkan bahwa utang publik global telah mencapai tingkat tertinggi sejak Perang Dunia II dan diperkirakan melampaui 100% dari produk domestik bruto (PDB) dunia sebelum 2030.
Negara-negara maju, terutama AS, memiliki rasio utang terhadap PDB yang tinggi. Sementara itu, negara berkembang dan berpendapatan rendah menghadapi kerentanan lebih besar karena harus menanggung biaya pinjaman yang tinggi, arus modal keluar, serta tekanan harga pangan dan energi.
Dalam pidato menjelang pertemuan, Georgieva telah mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global semakin berat. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3% pada 2026, meskipun sejumlah negara berpotensi mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan.
Negara-negara yang terdampak perang, termasuk Ukraina dan negara-negara Teluk yang menghadapi serangan Iran serta penurunan ekspor energi, diperkirakan menghadapi tekanan yang lebih besar.
Penelitian IMF yang dirilis pada pekan sebelumnya juga menunjukkan bahwa lonjakan harga pangan dan energi semakin sering menjadi pemicu krisis. Kondisi tersebut dapat memperburuk ekspektasi inflasi, meningkatkan kemiskinan, dan mengancam stabilitas ekonomi.
Negara Berkembang Hadapi Tagihan Utang Rp7.153,6 Triliun
Tekanan paling berat berpotensi dirasakan negara berkembang yang harus membayar utang luar negeri ketika suku bunga global masih tinggi.
Negara-negara berkembang secara keseluruhan menghadapi pembayaran utang kepada kreditur eksternal sebesar US$400 miliar (sekitar Rp Rp7.153,6 triliun dengan kurs tengah BI (JISDOR) Rp17.884 per US$1) sepanjang 2026. Rata-rata pembayaran bunga utang bahkan telah melampaui 10% dari pendapatan pemerintah.
Situasi ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan publik, investasi, dan program perlindungan sosial. Berbeda dengan masa awal pandemi Covid-19, ketika negara-negara G20 menyepakati penangguhan pembayaran utang bagi negara termiskin, saat ini dukungan terhadap kebijakan serupa dinilai lebih terbatas.
Sejumlah negara berpendapatan rendah juga mengkhawatirkan perubahan persyaratan program pinjaman IMF yang mengarah pada lebih sedikit reformasi, tetapi dengan tuntutan perubahan yang lebih mendalam. Kebijakan tersebut dikhawatirkan memicu langkah penghematan anggaran yang menyakitkan.
Iolanda Fresnillo dari Eurodad, organisasi yang mengadvokasi keadilan utang, memperingatkan bahwa persyaratan pinjaman yang semakin ketat dapat memperburuk tekanan terhadap masyarakat di negara berkembang.
Ia mencontohkan Kenya, yang berupaya menghindari restrukturisasi utang melalui pemangkasan belanja publik dan peningkatan pajak. Kebijakan tersebut memicu demonstrasi besar, terutama dari kalangan anak muda.
Pejabat Keuangan AS Absen
Pertemuan di Bangkok juga berlangsung di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Meski demikian pejabat keuangan AS malah absen.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent dipastikan tidak menghadiri pertemuan tersebut. Washington mengirimkan dua pejabat senior sebagai penggantinya karena Bessent harus menangani sejumlah agenda domestik.
Sementara itu, Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve Kevin Warsh dijadwalkan hadir. Ia akan mengikuti acara publik bersama Georgieva pada 16 Oktober.
Ketidakhadiran Bessent juga menjadi perhatian karena AS memimpin kelompok negara G20 tahun ini. Sejumlah menteri keuangan lain turut absen karena agenda anggaran dan pemilu di negara masing-masing.
Wakil presiden bidang ekonomi internasional di Atlantic Council, Josh Lipsky, menilai hubungan antara keamanan nasional dan keuangan internasional semakin sulit dipisahkan. Menurutnya, penutupan Selat Hormuz dan konflik di Timur Tengah menunjukkan bagaimana krisis geopolitik dapat berdampak langsung pada perdagangan, harga energi, dan stabilitas ekonomi dunia.
Pertemuan IMF dan Bank Dunia di Bangkok pun menjadi momentum penting bagi para pembuat kebijakan untuk menilai risiko yang saling berkaitan, mulai dari perang, energi, dan perubahan iklim hingga utang publik. Bagi negara berkembang, tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertahankan kemampuan membiayai kebutuhan masyarakat di tengah biaya pinjaman yang semakin mahal.
(sef/sef)
Leave a comment